Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Miskin Terakses Bank

Kompas.com - 05/11/2014, 15:35 WIB

Menabung

Sementara itu, sampai Senin sore, sebanyak 542 rumah tangga miskin di Jakarta telah menerima PSKS dari pemerintah. Alih-alih menarik semua bantuan, 25 persen rumah tangga sasaran masih menyisakan sebagian di antaranya sebagai
simpanan.

"Ada yang menyisakan Rp 200.000, ada yang Rp 100.000. Macam-macam. Intinya ada kecenderungan untuk menabung. Ini bagus," kata Group Head E-Banking Bank Mandiri Rahmat B Triaji.

Tahun ini, Bank Mandiri menyalurkan melalui PT Pos. Selanjutnya, Bank Mandiri akan menggandeng agen berbadan hukum, seperti jaringan ritel dan agen pribadi.

Untuk jaringan ritel, Bank Mandiri menargetkan sudah bisa bekerja sama dengan 30.000 ritel di Indonesia pada 2015. Sementara untuk agen individu targetnya 9.000 orang.

Kepala Departemen Komunikasi TNP2K Ruddy Gobel mengatakan, dengan sistem integral ini, setiap kementerian tinggal menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Seluruh jaringan sudah terkoneksi sehingga tidak perlu lagi ada perbedaan data antara kementerian dan lembaga.

Dengan layanan keuangan digital, diharapkan masyarakat tidak lagi dibatasi oleh keberadaan bank atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Mereka bisa mengirim dana lewat telepon seluler dan mengambil uang tunai lewat agen yang ditunjuk oleh bank penyimpan dana yang sekarang dipercayakan kepada Bank Mandiri.

"Mekanismenya adalah Kartu Perlindungan Sosial ditukar dengan empat kartu yang ada, meliputi KKS, SIM card berisi e-money, KIP, dan KIS, di kantor pos atau agen resmi yang dipilih Bank Mandiri di sebuah loket yang kemudian dicocokkan dengan identitas penerima. Di loket berikutnya, kartu diaktifkan dan penerima akan menerima pesan singkat lewat telepon seluler berupa notifikasi jumlah saldo simpanannya. Setelah itu, pencairan bisa langsung dilakukan, entah sebagian atau keseluruhan saldo," ujar Ruddy Gobel.

Sementara itu, untuk pembagian KIP, proses pengajuan dilakukan di sekolah masing-masing penerima yang merupakan anak usia sekolah dari 1 juta keluarga kurang mampu penerima layanan ini. Jumlah total penerima KIP adalah 157.943 anak. Sementara untuk KIS, masyarakat bisa langsung mendaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pemberlakuan layanan keuangan digital ini diharapkan juga mendorong minat masyarakat untuk terbiasa menyimpan uang mereka. Selain bisa menabung, mereka juga dapat memanfaatkan layanan ini untuk kebutuhan lain, seperti membayar tagihan listrik dan telepon seluler.

Sosialisasi

Program bantuan nontunai itu disambut warga dengan antusias. Meski begitu, warga masih mengeluhkan minimnya informasi cara mendapatkan tiga kartu tersebut.

Jaimah (35), warga Kelurahan Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, yang ditemani adik laki-lakinya, Solihin (34), tiba di Kantor Pos Besar, Jalan Lapangan Banteng Utara, Jakarta, sejak pukul 09.00 atau satu jam setelah kantor beroperasi. Keinginannya hanya satu, yakni menukarkan KPS miliknya dengan KKS dan sebuah kartu telepon seluler.

Keduanya mengungkapkan telah melihat tayangan berita di televisi yang menyebutkan bahwa pemilik KPS bisa menukarkan kartunya di kantor pos sejak Senin, bahkan pemerintah sudah menyiapkan 1 juta kartu telepon seluler.

Namun, harapan mereka pupus. Pihak Kantor Pos tidak melayani penukaran KPS dengan KKS dan kartu telepon seluler, dengan alasan layanan tersebut hanya dilakukan pada Senin. (IAM/MED/ABK/LAS)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Blak-blakan KPK Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

Blak-blakan KPK Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

Nasional
Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi 'Online'

Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi "Online"

Nasional
Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Nasional
PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

Nasional
Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Nasional
Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Nasional
Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Nasional
Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Nasional
PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian 'Back Up' Data Berlapis

PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian "Back Up" Data Berlapis

Nasional
DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

Nasional
Setelah PKS Ngotot Usung Sohibul Iman, PDI-P-PKB Siapkan Andika Jadi Alternatif Pendamping Anies

Setelah PKS Ngotot Usung Sohibul Iman, PDI-P-PKB Siapkan Andika Jadi Alternatif Pendamping Anies

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pemerintah Temukan Biang Kerok Peretasan PDN | Perdebatan Sekjen PKS Vs Kaesang

[POPULER NASIONAL] Pemerintah Temukan Biang Kerok Peretasan PDN | Perdebatan Sekjen PKS Vs Kaesang

Nasional
Agar Tak Ada Haji Colongan, DPR Usul Masa Berlaku Visa Umrah, Kunjungan, dan Ziarah Dikurangi

Agar Tak Ada Haji Colongan, DPR Usul Masa Berlaku Visa Umrah, Kunjungan, dan Ziarah Dikurangi

Nasional
Kontras Sebut 7 Polisi Tewas dalam Konflik OPM di Papua Setahun Terakhir

Kontras Sebut 7 Polisi Tewas dalam Konflik OPM di Papua Setahun Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com