Warga Miskin Terakses Bank

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui bantuan nontunai dengan layanan keuangan digital telah membuka akses warga miskin ke perbankan. Dalam tahap awal diketahui ada 25 persen warga yang menabung bantuan itu. Fakta ini bisa dikembangkan menjadi akses kredit produktif.

Secara bertahap, program ini akan menjangkau 15,5 juta rumah tangga miskin hingga akhir 2015. Apabila terlaksana dengan tuntas, dalam catatan Kompas, program ini akan menjadi program bantuan langsung terbesar di dunia yang mengalahkan Brasil melalui program sejenis dengan nama Bolsa Familia. Program tersebut hanya menjangkau 12 juta keluarga sejak 2003. Di Brasil, program ini berhasil memotong kesenjangan hingga 17 persen dalam waktu lima tahun dan menekan angka kemiskinan dari 42,7 persen menjadi 28,8 persen.

Direktur Eksekutif Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia Eni V Panggabean dalam keterangan pers bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), di Jakarta, Selasa (4/11/2014), menyatakan, layanan keuangan digital yang dibangun pemerintah sebagai sistem penyaluran bantuan adalah terobosan. Sistem itu multiguna.

Layanan keuangan digital pertama-tama mempermudah masyarakat mendapatkan bantuan. Mitigasi risikonya juga terjamin. Selain itu, sistem ini juga menjadi pintu bagi masyarakat miskin untuk masuk ke dalam sistem perbankan. Hal ini akan mendorong orang untuk menabung sekaligus membukakan akses kredit kepada bank. Dalam praktik keuangan mikro, tabungan menjadi syarat pokok untuk pemberian kredit. Dari kredit ini bisa digunakan untuk usaha produktif.

"Ini penting karena literasi keuangan penduduk Indonesia dalam survei Bank Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Demografi Universitas Indonesia pada 2012 masih rendah. Hanya 35,51 persen penduduk dewasa di Indonesia yang punya tabungan," kata Eni.

Pemerintah mulai 3 November meluncurkan subsidi langsung dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) melalui tiga kartu, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Mereka adalah 25 persen penduduk Indonesia yang secara ekonomi berada di strata paling bawah.

PSKS adalah subsidi langsung dari pemerintah ke rekening simpanan rumah tangga sasaran menggunakan sistem layanan keuangan digital. Rekening itu berbasis nomor telepon seluler. Infrastrukturnya disiapkan oleh perbankan dan operator telepon seluler.

Dengan demikian, rumah tangga sasaran tinggal menerima kartu telepon seluler secara gratis. Masa aktifnya selama lima tahun. Aktivasi dan registrasi telah dilakukan operator telepon seluler dan perbankan. Nomor telepon seluler sekaligus berfungsi sebagai nomor rekening simpanan yang sudah terintegrasi dengan data penerima bantuan.

Basis telepon seluler digunakan karena penetrasi telepon seluler sudah amat luas di Nusantara. Tahun 2013, penetrasinya diperkirakan 240 juta atau hampir sama dengan jumlah penduduk Indonesia.

Melalui sistem itu, pemerintah langsung mentransfer dana bantuan ke nomor rekening rumah tangga sasaran.

Setiap waktu rumah tangga sasaran bisa mencairkan karena bentuknya simpanan. Mereka tinggal mendatangi kantor cabang bank setempat atau agen yang ditunjuk.

Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto menyatakan, nilai PSKS adalah Rp 200.000 per bulan per keluarga. Pada November-Desember ini, total nilainya Rp 6,2 triliun untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran.

Peluncuran PSKS melalui sistem layanan keuangan digital untuk tahap pertama, yakni November-Desember 2014, menurut Bambang, baru menyasar 1 juta rumah tangga miskin.

Alasannya, layanan keuangan digital memerlukan pembangunan infrastruktur yang kompleks sehingga butuh waktu. Sisanya, sebanyak 14,5 juta orang miskin, tetap mendapatkan bantuan yang substansinya sama. Hanya caranya melalui giro pos.

Tahun 2015, penduduk yang belum terjaring layanan keuangan digital akan menyusul secara bertahap. Targetnya, semua terjaring paling lambat akhir tahun 2015.