Misteri Pertemuan Megawati dan SBY, Puan Maharani Sebut Lagi "Pesan Tak Sampai"

Kompas.com - 05/11/2014, 11:50 WIB
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono KOMPAS.com/Kristianto Purnomo - InstagramKetua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Tak kunjung bertemunya dua mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, tak lagi sekadar memunculkan spekulasi, tetapi sudah pula menjadi semacam misteri.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, punya versi penjelasan tersendiri atas hal ini. Dia menduga ada pesan tak sampai yang "menjegal" pertemuan Ketua Umum PDI-P dan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

"Tidak tahu kenapa, ada pesan tidak sampai," ujar Puan dalam wawancara khusus KompasTV bersama Kompas.com dan Tribunnews, Jumat (31/10/2014).

Puan mengatakan, pertemuan kedua tokoh yang dianggap bakal meredakan banyak ketegangan politik itu sudah sering diupayakan. Terakhir, kata dia, Megawati sudah bersiap bertemu SBY. "Tidak tahu kenapa, komunikasi dari pukul 14.00 sampai 19.00 tidak direspons," ujar dia.

Komunikasi yang dimaksud oleh Puan itu terjadi baru-baru ini, menjelang pemilihan pimpinan DPR. "Mungkin memang Tuhan belum merestui ada pertemuan itu. Ada saja kendalanya," lanjut Puan. Dia menambahkan, saksi soal kesiapan Megawati bertemu SBY itu adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, selain dirinya sendiri.

Tak hanya dengan SBY

Kisah "pesan tak sampai" yang dia duga sebagai penyebab tak kunjung bertemunya Megawati dan SBY ini muncul saat Puan bertutur tentang upayanya menjalin komunikasi politik selama berkiprah di DPR. Puan adalah Ketua Fraksi PDI-P di DPR pada periode jabatan yang lalu, dan terpilih lagi menjadi anggota DPR periode 2014-2019 sebelum ditunjuk menjadi menteri.

Selain dengan SBY, Puan mengatakan selalu berupaya menjalin komunikasi politik dengan semua tokoh. "Saya usahakan tokoh-tokoh ketemu. Ada pula pertemuan-pertemuan informal, termasuk dengan ketua umum partai-partai di koalisi Pak Prabowo (Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra)," ujar dia, merujuk pada komunikasi dengan Koalisi Merah Putih.

Lagi-lagi, Puan menyebut soal "pesan tak sampai" saat menyikapi bahwa masih saja ada persoalan komunikasi politik di DPR, antara Koalisi Indonesia Hebat yang dimotori PDI-P dan Koalisi Merah Putih. "Mereka selalu mengatakan 'tidak ada (masalah) apa-apa', (menyebut situasi politik) 'cooling down'. Akan tetapi, ada pesan tak sampai (sehingga situasi seperti sekarang)."

Menurut Puan, dia telah mencoba mengatur pertemuan dengan tokoh politik mana pun yang mau bertemu dengannya. Namun, Puan tak mau berkomentar lebih banyak soal "perseteruan" di antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih yang sampai Rabu (5/11/2014) belum kunjung reda. Dia berkilah, posisinya saat ini tak lagi di parlemen, dan dia sudah menjadi bagian dari lembaga eksekutif.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Nasional
KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

Nasional
OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

Nasional
KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X