Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Misteri Pertemuan Megawati dan SBY, Puan Maharani Sebut Lagi "Pesan Tak Sampai"

Kompas.com - 05/11/2014, 11:50 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tak kunjung bertemunya dua mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, tak lagi sekadar memunculkan spekulasi, tetapi sudah pula menjadi semacam misteri.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, punya versi penjelasan tersendiri atas hal ini. Dia menduga ada pesan tak sampai yang "menjegal" pertemuan Ketua Umum PDI-P dan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

"Tidak tahu kenapa, ada pesan tidak sampai," ujar Puan dalam wawancara khusus KompasTV bersama Kompas.com dan Tribunnews, Jumat (31/10/2014).

Puan mengatakan, pertemuan kedua tokoh yang dianggap bakal meredakan banyak ketegangan politik itu sudah sering diupayakan. Terakhir, kata dia, Megawati sudah bersiap bertemu SBY. "Tidak tahu kenapa, komunikasi dari pukul 14.00 sampai 19.00 tidak direspons," ujar dia.

Komunikasi yang dimaksud oleh Puan itu terjadi baru-baru ini, menjelang pemilihan pimpinan DPR. "Mungkin memang Tuhan belum merestui ada pertemuan itu. Ada saja kendalanya," lanjut Puan. Dia menambahkan, saksi soal kesiapan Megawati bertemu SBY itu adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, selain dirinya sendiri.

Tak hanya dengan SBY

Kisah "pesan tak sampai" yang dia duga sebagai penyebab tak kunjung bertemunya Megawati dan SBY ini muncul saat Puan bertutur tentang upayanya menjalin komunikasi politik selama berkiprah di DPR. Puan adalah Ketua Fraksi PDI-P di DPR pada periode jabatan yang lalu, dan terpilih lagi menjadi anggota DPR periode 2014-2019 sebelum ditunjuk menjadi menteri.

Selain dengan SBY, Puan mengatakan selalu berupaya menjalin komunikasi politik dengan semua tokoh. "Saya usahakan tokoh-tokoh ketemu. Ada pula pertemuan-pertemuan informal, termasuk dengan ketua umum partai-partai di koalisi Pak Prabowo (Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra)," ujar dia, merujuk pada komunikasi dengan Koalisi Merah Putih.

Lagi-lagi, Puan menyebut soal "pesan tak sampai" saat menyikapi bahwa masih saja ada persoalan komunikasi politik di DPR, antara Koalisi Indonesia Hebat yang dimotori PDI-P dan Koalisi Merah Putih. "Mereka selalu mengatakan 'tidak ada (masalah) apa-apa', (menyebut situasi politik) 'cooling down'. Akan tetapi, ada pesan tak sampai (sehingga situasi seperti sekarang)."

Menurut Puan, dia telah mencoba mengatur pertemuan dengan tokoh politik mana pun yang mau bertemu dengannya. Namun, Puan tak mau berkomentar lebih banyak soal "perseteruan" di antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih yang sampai Rabu (5/11/2014) belum kunjung reda. Dia berkilah, posisinya saat ini tak lagi di parlemen, dan dia sudah menjadi bagian dari lembaga eksekutif.

Hanya, Puan berpendapat, persoalan tersebut akan selesai ketika para pimpinan partai politik turun tangan meredakannya. "Siapa pun pimpinannya, harus kembali ke pemikiran (mengenai) apa yang harus dibuat untuk bangsa ini ke depan," kata dia.

Menurut Puan, sikap pimpinan masih akan menjadi rujukan sikap dan langkah bagi orang-orang yang mereka pimpin. "(Namun, persoalan di parlemen itu) tidak akan bisa reda kalau beda antara yang di mulut dan yang di hati. Tidak akan bisa juga kalau apa yang dilakukan berbeda dengan niatnya."

Puan meminta para pemimpin partai politik ataupun parlemen untuk saling meredam ego. "Untuk bersama berbuat bagi bangsa, apalagi (kedua koalisi) punya visi yang sama, membangun bangsa," tekan dia.

Versi mana yang benar?

Penuturan Puan soal dugaan "pesan tak sampai" yang menghalangi pertemuan Megawati dan SBY ini masih menyisakan tanya yang lain. Sebelum ada pengungkapan kesiapan Megawati bertemu, "versi" lain sudah muncul lebih dulu, yakni soal Megawati dan SBY tidak jadi bertemu, pada hari-hari penentuan menjelang pemilihan pimpinan DPR itu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com