Demokrat Ingatkan PDI-P soal Buku Putih Tolak Kenaikan BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi mengatakan, Fraksi Partai Demokrat akan menolak jika Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak. Dia mengungkit masa lalu PDI-P yang pernah menolak rencana pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan harga BBM.

Penolakan PDI-P itu dilakukan dengan membagi-bagikan buku putih. Dalam buku tersebut, terdapat usulan kepada pemerintah untuk tidak menaikkan BBM dan mengambil kebijakan strategis lain untuk menyelamatkan kondisi ekonomi negara. "Daripada Pak Jokowi menaikkan harga BBM, lebih baik dijalankan usulannya yang dituangkan dalam buku putih itu," kata Didi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Menurut Didi, kenaikan BBM ini adalah kebijakan yang akan berskala luas. Seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah, akan langsung terkena imbasnya. Oleh karena itu, akan lebih baik jika pemerintah mengambil solusi alternatif sebelum menaikkan harga BBM.

"Soal BBM ini jangan sampai menyengsarakan rakyat. Kalau sampai naik, enggak kebayang, pasti akan terjadi gejolak protes," kata Didi.

Hal serupa disampaikan Sekretaris Fraksi PAN di MPR Yandri Susanto. Menurut dia, sedetail apa pun PDI-P menjelaskan alasannya ke masyarakat terkait kenaikan BBM, warga tidak akan mengerti.

"Karena itu langsung menyentuh ke mereka secara pribadi. Walau selisihnya Rp 1000 atau Rp 2000 akan terasa sangat berat," ujarnya.

Menanggapi itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah mengatakan bahwa kondisi saat SBY menaikkan BBM berbeda dari kondisi saat ini. Menurut dia, saat ini kenaikan BBM perlu dilakukan untuk menghindari mafia-mafia migas yang mulai merajalela. "Kaum neolib di dunia perminyakan ini musuh utama kita," ujarnya.