Kompas.com - 01/10/2014, 14:56 WIB
Anang Hermansyah hadir dalam pelantikan anggota DPR RI 2014-2019 di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (1/10/2014). KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOAnang Hermansyah hadir dalam pelantikan anggota DPR RI 2014-2019 di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (1/10/2014).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Anang Hermansyah, tidak akan mengambil haknya untuk menempati rumah dinas anggota DPR yang disediakan di kawasan Jakarta Selatan. Anang merasa tidak memerlukan rumah dinas karena sudah memiliki rumah pribadi.

"Kalau rumah dinas enggak (diambil) ya," kata Anang seusai dirinya dilantik sebagai anggota DPR periode 2014-2019 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Ashanty, istri Anang, juga sependapat dengan pernyataan suaminya. Menurut dia, rumah dinas anggota DPR tidak lagi diperlukan karena ia dan Anang telah menempati rumah di Jakarta. "Kalau rumah dinas, kita sudah punya rumah di Jakarta," ucap Ashanty yang tengah mengandung anak pertamanya.

Saat ditanya apakah dia akan mengambil hak anggota DPR untuk membayar uang muka mobil Toyota Innova, Anang tidak memberi jawaban lugas. Ia hanya memastikan tidak akan mengambil rumah dinas untuk anggota DPR.

Sebagai anggota DPR terpilih yang akan menjadi wakil rakyat selama lima tahun ke depan, Anang mengaku sangat meresapi saat dirinya mengucap sumpah jabatan. Baginya, sumpah jabatan itu harus dipertanggungjawabkan kepada para pemilih dan Tuhan pada kemudian hari.

"Yang ada di kepalaku, tugas anggota DPR itu berat dan penilaian masyarakat kita jadikan filter," kata musisi tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X