Kompas.com - 24/09/2014, 16:28 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin. Kompas.com/SABRINA ASRILMenteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo akan mendapat keuntungan bila menunjuk kembali Lukman Hakim Saifuddin sebagai menteri agama dalam kabinetnya mendatang. Upaya itu diyakini dapat menarik Partai Persatuan Pembangunan, partai yang menaungi Lukman, untuk bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

"PPP pasti akan mempertimbangkan untuk masuk ke koalisi Jokowi kalau kadernya ditunjuk jadi menteri," kata Direktur Institute for Transformation Studies (Intrans) Saiful Haq dalam keterangan pers tentang riset dan diskusi Menakar Kabinet Trisakti Jokowi-JK di Jakarta, Rabu (24/9/2014) siang.

Selain untuk menarik dukungan PPP, kata Saiful, Lukman juga dianggap berprestasi meski menjabat menteri agama dalam waktu yang singkat. Dalam riset yang dilakukan Intrans, nama Lukman menempati urutan teratas sebagai calon pemimpin Kementerian Agama. Namanya bersaing dengan Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y Thohari dan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat.

"Lukman Hakim dipertahankan cukup bagus, beberapa hari setelah menjabat menteri agama, dia langsung membuat terobosan. Dia menyelesaikan kasus minoritas, seperti Syiah. Dia juga merangkul umat Kristen," ujar Saiful.

Sebelum menjadi menteri agama, Lukman menjabat Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP. Ia dilantik sebagai menteri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 Juni 2014 dan menggantikan Suryadharma Ali yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji.

Riset Instrans dilakukan dalam beberapa tahapan dan metode untuk menghasilkan nama calon menteri. Pertama, dilakukan riset terhadap nama-nama yang muncul di media massa dan polling. Setelah itu, dilakukan pendalaman kriteria dan analisis figur dengan focus group discussion (FGD) yang dilakukan para ahli.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X