Kompas.com - 10/09/2014, 20:40 WIB
|
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mengklaim sudah melakukan proses lelang yang transparan dan akuntabel dalam pengadaan mobil Mercedes-Benz untuk kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. Namun, pembelian ini akhirnya dibatalkan. Apa alasannya?

Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, Taufik Sukasah, mengungkapkan, pembatalan dilakukan dalam menindaklanjuti dinamika yang berkembang di masyarakat atas rencana pembelian itu. "Ini memang sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat supaya tidak ada kesalahpahaman karena pemerintah mendatang memiliki kebijakan sendiri," ujar Taufik dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Taufik membantah pembatalan itu dilakukan karena penolakan Jokowi. Menurut dia, keputusan ini diambil sesuai dengan arahan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan dilaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dia melanjutkan, pemerintahan yang tengah berjalan saat ini sebenarnya hanya menjalankan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) untuk menyediakan mobil dinas bagi menteri, pejabat setingkat menteri, mantan presiden, dan mantan wakil presiden. Hal ini sudah dilakukan Kementerian Sekretariat Negara setiap pergantian periode kepemimpinan.

"Kami hanya menjalankan tugas. Ini sesuai dengan tupoksi kami, mengadakan mobil dinas untuk pemerintahan selanjutnya," ungkap Taufik.

Sebelumnya, pemerintah sudah menetapkan Mercedes-Benz sebagai pemenang lelang pengadaan mobil dinas menteri, pejabat setingkat menteri, mantan presiden, dan mantan wakil presiden dengan nilai tender sebesar Rp 91,94 miliar. Menurut Taufik, tender dilakukan untuk pengadaan 72 Mercy tipe E-Class 400.

Namun, pengadaan ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Jokowi mengaku tidak menginginkan para menterinya menggunakan mobil mewah sebagai kendaraan dinasnya. Jokowi pun mengaku telah menyampaikan langsung keberatannya itu ke Mensesneg Sudi Silalahi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

Nasional
Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Endah Bandung

Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Endah Bandung

Nasional
Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

Nasional
Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

Nasional
Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

Nasional
PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

Nasional
Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi 'Presidential Threshold', PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi "Presidential Threshold", PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga 1 Agustus

PPKM Luar Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga 1 Agustus

Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Payung Hukum Pemilu di Tiga DOB Papua

Pemerintah Pertimbangkan Payung Hukum Pemilu di Tiga DOB Papua

Nasional
Luhut Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa-Bali Sudah Rp14.000, Luar Jawa Belum

Luhut Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa-Bali Sudah Rp14.000, Luar Jawa Belum

Nasional
Tanda Tanya Capres PDI-P: Kuasa Megawati dan Kalkulasi Politik

Tanda Tanya Capres PDI-P: Kuasa Megawati dan Kalkulasi Politik

Nasional
Litbang Kompas: Mayoritas Responden Nilai Layanan Publik oleh Polri Sudah Efektif, Transpran, dan Akuntabel

Litbang Kompas: Mayoritas Responden Nilai Layanan Publik oleh Polri Sudah Efektif, Transpran, dan Akuntabel

Nasional
Polri Siapkan Pengamanan Arus Mudik Idul Adha

Polri Siapkan Pengamanan Arus Mudik Idul Adha

Nasional
Partai Mahasiswa Indonesia Ajukan Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

Partai Mahasiswa Indonesia Ajukan Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

Nasional
KPK Tetapkan Eks Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Tersangka Kasus Pencucian Uang

KPK Tetapkan Eks Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Tersangka Kasus Pencucian Uang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.