Jabatan Prabowo sebagai Ketua Umum HKTI Dipersoalkan di DKPP

Kompas.com - 08/08/2014, 16:19 WIB
Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie memimpin sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap KPU dan Bawaslu terkait pemilu presiden 2014. Ketua KPU, Husni Kamil Manik dan Ketua Bawaslu, Muhammad diposisikan sebagai pihak teradu. KOMPAS.COM/RAHMAT FIANSYAHKetua DKPP Jimly Asshiddiqie memimpin sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap KPU dan Bawaslu terkait pemilu presiden 2014. Ketua KPU, Husni Kamil Manik dan Ketua Bawaslu, Muhammad diposisikan sebagai pihak teradu.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyidangkan Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad perihal dugaan pelanggaran kode etik. Salah satu pokok perkara yang akan disidang adalah jabatan calon presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

"Kami melaporkan Bawaslu terkait diloloskannya capres nomor 1, Prabowo Subianto," kata Fernando dari Tim Advokasi Independen Untuk Informasi dan Keterbukaan Publik (TARIK) di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (8/8/2014).

Fernando beralasan, pihaknya melaporkan Bawaslu ke DKPP karena Bawaslu dianggap lambat dalam memproses laporan. Saat ingin menjelaskan, Ketua DKPP Jimly Asshiddique pun langsung menyelanya.

"Sudah. Ini masih kenal-kenalan. Sabar dulu. Waktu masih panjang," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Dalam sidang perdana tersebut, DKPP hanya mengagendakan sesi perkenalan dan penjelasan legal standing dari pihak pengadu dan teradu. Jimly mengatakan, substansi pokok perkara akan dibahas pada sidang lanjutan yang digelar pada Senin (11/8/2014).

Pada pokok perkara yang teregistrasi dalam DKPP, TARIK mempersoalkan konten data dalam situs KPU soal daftar riwayat hidup calon presiden Prabowo Subianto.

Mereka menilai, data bahwa Prabowo menjabat sebagai Ketua Umum HKTI 2010 tidak benar. Prabowo tercatat sebagai Ketua Umum HKTI periode 2004-2009.

Fernando menemukan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 310 K/TUN/2012 dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-14AH04.06 Tahun 2011 yang menyebutkan Ketua Umum HKTI periode 2010-2015 adalah Oesman Sapta.

Mereka menilai, kesalahan data tersebut melanggar Pasal 208 UU Nomor 42 Tahun 2008. Kendati demikian, laporan mereka mengenai hal itu belum direspons Bawaslu.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem Dapat Rapor Merah, FSGI Beri Sejumlah Rekomendasi untuk Kemendikbud

Nadiem Dapat Rapor Merah, FSGI Beri Sejumlah Rekomendasi untuk Kemendikbud

Nasional
Dua Terdakwa Kasus Jiwasraya Dituntut Penjara Seumur Hidup, Hari Ini Jalani Sidang Vonis

Dua Terdakwa Kasus Jiwasraya Dituntut Penjara Seumur Hidup, Hari Ini Jalani Sidang Vonis

Nasional
IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

Nasional
Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Nasional
[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

Nasional
Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Nasional
Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Nasional
Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Nasional
Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Nasional
Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Nasional
Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X