Kompas.com - 30/07/2014, 16:02 WIB
Manusia menyemut melakukan tawaf mengelilingi Kakbah, bangunan suci di Masjidil Haram, di Kota Mekkah, Arab Saudi, bagian dari kegiatan haji, 8 Oktober 2013. Lebih dari dua juta muslim tiba di kota suci ini untuk ibadah haji tahunan. AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINEManusia menyemut melakukan tawaf mengelilingi Kakbah, bangunan suci di Masjidil Haram, di Kota Mekkah, Arab Saudi, bagian dari kegiatan haji, 8 Oktober 2013. Lebih dari dua juta muslim tiba di kota suci ini untuk ibadah haji tahunan.
Penulis Icha Rastika
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Agama berjanji mengupayakan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mulai tahun depan jika mereka mampu melakukan penghematan operasional penyelenggaraan haji pada tahun ini. Menurut Inspektur Jenderal Kemenag M Jasin, Kemenag tengah mengupayakan penghematan di sejumlah bidang, di antaranya biaya sewa pemondokan atau hotel di Arab Saudi, dan biaya transportasi udara.

"Apabila jumlah efisiensi atau penghematan cukup signifikan, dapat digunakan penurunan BPIH tahun depan musim haji 1436 H," kata Jasin melalui pesan singkat, Rabu (30/7/2014).

Kendati demikian, lanjut Jasin, perhitungan BPIH juga tergantung pada pergerakan nilai tukar atau kurs rupiah terhadap dollar Amerika. Penetapan BPIH, menurut dia, harus melalui proses dan kajian yang panjang bersama DPR.

"Jadi bukan seperti membalikkan telapak tangan. Jadi sekali lagi, kalau tahun ini efisiensi cukup signifikan, insya Allah akan berpengaruh ke penurunan BPIH," katanya.

Sejauh ini, Kemenag melalui usulan Itjen Kemenag telah melakukan renegosiasi kontrak dengan pihak pemondokan/hotel di Mekkah, Madinah, dan Jeddah. Dari renegosiasi kontrak di Madinah, Kemenag telah menghemat biaya sekitar Rp 43 miliar.

Tim penyelenggaraan haji dan umrah dengan dikawal Itjen Kemenag telah membuat kesepakatan baru untuk menurunkan sewa kontrak pemondokan dari 675 riyal menjadi 500-585 riyal per orang untuk menginap delapan hari di Madinah. Selain itu, menurut Jasin, Kemenag telah mengupayakan agar jemaah haji ke depannya lebih nyaman. Salah satu upayanya dengan mengurangi kepadatan sejumlah pemondokan atau hotel di Mekkah yang disewa untuk jemaah haji.

Biaya yang dikeluarkan untuk pemondokan di Mekkah ini pun, kata Jasin, sudah efisien. Kemudian di Jeddah, Itjen Kemenag telah mengusulkan agar Kemenag menjalin kontrak dengan hotel baru yang penawaran harganya lebih murah. Dengan demikian, bisa dilakukan penghematan anggaran miliaran rupiah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk di Jeddah, ada Hotel Sofwa yang menawarkan harga di bawah plafon yang dianggarkan sebelumnya. "Kapasitas selama musim haji dari hotel Al-Sofwa tersebut 18.000-20.000 orang. Tim Itjen menyarankan hotel ini diambil melalui perpanjangan pendaftaran dan segera dilakukan negosiasi, karena harga tawaran hotel itu 80 riyal dibawah plafon harga 100 SAR (Saudi riyal). Perkiraan untuk satu hotel ini saja sudah didapatkan efisiensi/penghematan sebesar 20 x 20.000=400.000 x Rp 3.100 kurs rupiah ke riyal= Rp. 1.240.000.000 atau satu miliar 200 juta lebih," tutur Jasin.

Di samping lebih murah, menurut Jasin, Hotel Sofwa ini menyediakan kamar yang kepadatannya masuk dalam batas toleransi sehingga jemaah haji nantinya tetap nyaman menginap. Jasin juga menilai, terjalinnya kontrak Kemenag dan Als Sofwa nantinya bisa memicu turunnya penawaran harga hotel lain di Jeddah, dari 100 riyal per hari per orang ke 80 riyal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Nasional
Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Nasional
Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Nasional
Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Nasional
Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Nasional
Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Nasional
6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

Nasional
Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Nasional
UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

Nasional
Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

BrandzView
Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Nasional
Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

Nasional
Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Nasional
Tindak Lanjuti Laporan soal Fadli Zon, MKD Bakal Gelar Rapat Pleno

Tindak Lanjuti Laporan soal Fadli Zon, MKD Bakal Gelar Rapat Pleno

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.