Mahfud: PKS Tak Pernah Tunjukkan Data Apa Pun ke Saya

Kompas.com - 26/07/2014, 05:17 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menolak sat akan diwawancari wartawan selesai menyampaikan kesediannya menjadi ketua tim pemenangan pemilu presiden pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis (22/5/2014).  Kompas/Heru Sri KumoroMantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menolak sat akan diwawancari wartawan selesai menyampaikan kesediannya menjadi ketua tim pemenangan pemilu presiden pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis (22/5/2014).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD, mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak pernah menunjukkan data apa pun terkait Pemilu Presiden 2014.

Setidaknya, menurut Mahfud, sejak pilpres digelar pada 9 Juli hingga dia mundur pada 22 Juli, PKS tak pernah menunjukkan data apa pun kepada dirinya atau pun tim pemenangan lainnya.

"Katanya data di PKS itu kan hilang. Saya justru marah sama PKS karena mereka tidak pernah menunjukkan data apa pun ke saya. Saya sendiri heran kenapa data itu tidak pernah ditunjukkan ke saya," kata Mahfud saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/7/2014) malam.

Hal tersebut disampaikan Mahfud saat dikonfirmasi mengenai tudingan yang menyebut dirinya sengaja disusupkan ke dalam tim pemenangan. Tudingan itu sebelumnya diberitakan oleh sebuah media online dan tersebar luas di media sosial.

Berita tersebut juga menyatakan, ada sejumlah data terkait barang bukti pilpres Prabowo-Hatta yang dihilangkan. "Kalau begitu tidak ada gunanya saya di situ (tim pemenangan). Katanya sampai ada seratus ribu lembar (data), tetapi tidak pernah ditunjukkan," tambahnya.

Mahfud mengatakan, tak adanya transparansi soal data itu salah satu alasan ia enggan melanjutkan tugasnya ke ranah hukum untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, Mahfud memang enggan melakukan hal itu karena merasa akan terjadi konflik kepentingan. Pasalnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua MK.

Selama ini, Prabowo-Hatta memang mengandalkan PKS untuk melakukan real count internal hingga pengumpulan data terkait kecurangan hasil pilpres. Kemantapan Prabowo untuk mengajukan permohonan PHPU ke MK pun datang setelah dia bersama Hatta dan sejumlah elite partai koalisi mengecek pusat tabulasi data nasional di Kantor DPP PKS.

Permohonan ke MK sudah diajukan pada Jumat malam. Tim hukum Prabowo-Hatta membawa empat tumpuk kertas yang telah dijilid. Di bagian depan terdapat gambar Prabowo-Hatta dan tulisan “Alat Bukti Dalam Sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 Pasangan Calon Prabowo-Hatta”.

Sebelumnya, mereka berencana membawa data sebanyak 10 truk, tetapi batal dilakukan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X