Mahfud: PKS Tak Pernah Tunjukkan Data Apa Pun ke Saya

Kompas.com - 26/07/2014, 05:17 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menolak sat akan diwawancari wartawan selesai menyampaikan kesediannya menjadi ketua tim pemenangan pemilu presiden pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis (22/5/2014).  Kompas/Heru Sri KumoroMantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menolak sat akan diwawancari wartawan selesai menyampaikan kesediannya menjadi ketua tim pemenangan pemilu presiden pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis (22/5/2014).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD, mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak pernah menunjukkan data apa pun terkait Pemilu Presiden 2014.

Setidaknya, menurut Mahfud, sejak pilpres digelar pada 9 Juli hingga dia mundur pada 22 Juli, PKS tak pernah menunjukkan data apa pun kepada dirinya atau pun tim pemenangan lainnya.

"Katanya data di PKS itu kan hilang. Saya justru marah sama PKS karena mereka tidak pernah menunjukkan data apa pun ke saya. Saya sendiri heran kenapa data itu tidak pernah ditunjukkan ke saya," kata Mahfud saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/7/2014) malam.

Hal tersebut disampaikan Mahfud saat dikonfirmasi mengenai tudingan yang menyebut dirinya sengaja disusupkan ke dalam tim pemenangan. Tudingan itu sebelumnya diberitakan oleh sebuah media online dan tersebar luas di media sosial.

Berita tersebut juga menyatakan, ada sejumlah data terkait barang bukti pilpres Prabowo-Hatta yang dihilangkan. "Kalau begitu tidak ada gunanya saya di situ (tim pemenangan). Katanya sampai ada seratus ribu lembar (data), tetapi tidak pernah ditunjukkan," tambahnya.

Mahfud mengatakan, tak adanya transparansi soal data itu salah satu alasan ia enggan melanjutkan tugasnya ke ranah hukum untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, Mahfud memang enggan melakukan hal itu karena merasa akan terjadi konflik kepentingan. Pasalnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua MK.

Selama ini, Prabowo-Hatta memang mengandalkan PKS untuk melakukan real count internal hingga pengumpulan data terkait kecurangan hasil pilpres. Kemantapan Prabowo untuk mengajukan permohonan PHPU ke MK pun datang setelah dia bersama Hatta dan sejumlah elite partai koalisi mengecek pusat tabulasi data nasional di Kantor DPP PKS.

Permohonan ke MK sudah diajukan pada Jumat malam. Tim hukum Prabowo-Hatta membawa empat tumpuk kertas yang telah dijilid. Di bagian depan terdapat gambar Prabowo-Hatta dan tulisan “Alat Bukti Dalam Sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 Pasangan Calon Prabowo-Hatta”.

Sebelumnya, mereka berencana membawa data sebanyak 10 truk, tetapi batal dilakukan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantuan Pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan, dari Subsidi hingga Relaksasi Iuran

Bantuan Pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan, dari Subsidi hingga Relaksasi Iuran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jumlah Kasus Positif Covid-19 130.718 Orang | CPNS Dibuka Terbatas Tahun Depan

[POPULER NASIONAL] Jumlah Kasus Positif Covid-19 130.718 Orang | CPNS Dibuka Terbatas Tahun Depan

Nasional
Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Nasional
Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Nasional
Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Nasional
Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Nasional
YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

Nasional
Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Nasional
Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Nasional
Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Nasional
UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

Nasional
Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Nasional
Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X