Ini Alasan Direktur Puskaptis Tak Mau Diaudit Persepi

Kompas.com - 16/07/2014, 17:45 WIB
Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) melakukan konferensi pers mengenai hasil audit lembaga survei di Jakarta, Rabu (16/7/2014). IhsanuddinPerhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) melakukan konferensi pers mengenai hasil audit lembaga survei di Jakarta, Rabu (16/7/2014).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com —
Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) menolak diaudit oleh Perhimpunan Survei dan Opini Publik (Persepi) karena menganggap auditor tidak netral. Alasan tersebut langsung disampaikan oleh Direktur Eksekutif Puskaptis Husein Yazid kepada Persepi melalui pesan singkat.

"Kata mereka, kalau mau audit, yang mengauditnya juga harus transparan. Harus independen. Mereka menilai Persepi tidak independen karena mereka mempermasalahkan Saiful Mujani," kata Ketua Dewan Etik Persepi Hari Wijayanto saat konferensi pers di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (16/7/2014) sore.

Selain itu, kata Hari, Husein juga beralasan baru mau diaudit seusai KPU mengumumkan keputusannya pada 22 Juli mendatang. Hari menilai, alasan-alasan yang diungkapkan Husein itu tidak tepat dan cenderung dipaksakan.

"Padahal, proses audit tidak harus tunggu KPU. Audit itu ilmiah dan profesional. Yang ingin dilihat dalam audit adalah proses dilaksanakannya hitung cepat, bukan hasilnya. Jadi, kami rasa tidak perlu juga membubarkan diri kalau hasilnya tidak sesuai KPU," ujar Hari.

Persepi melakukan audit kepada lembaga survei di bawah keanggotaannya karena hasil hitung cepat lembaga survei yang berbeda-beda dan sempat menimbulkan polemik. Dari tujuh lembaga survei, hanya Puskaptis dan Jaringan Survei Indonesia yang menolak untuk diaudit. Akhirnya, Persepi memutuskan untuk mengeluarkan dua lembaga itu dari keanggotaan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X