Ini Alasan Direktur Puskaptis Tak Mau Diaudit Persepi

Kompas.com - 16/07/2014, 17:45 WIB
Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) melakukan konferensi pers mengenai hasil audit lembaga survei di Jakarta, Rabu (16/7/2014). IhsanuddinPerhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) melakukan konferensi pers mengenai hasil audit lembaga survei di Jakarta, Rabu (16/7/2014).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com —
Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) menolak diaudit oleh Perhimpunan Survei dan Opini Publik (Persepi) karena menganggap auditor tidak netral. Alasan tersebut langsung disampaikan oleh Direktur Eksekutif Puskaptis Husein Yazid kepada Persepi melalui pesan singkat.

"Kata mereka, kalau mau audit, yang mengauditnya juga harus transparan. Harus independen. Mereka menilai Persepi tidak independen karena mereka mempermasalahkan Saiful Mujani," kata Ketua Dewan Etik Persepi Hari Wijayanto saat konferensi pers di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (16/7/2014) sore.

Selain itu, kata Hari, Husein juga beralasan baru mau diaudit seusai KPU mengumumkan keputusannya pada 22 Juli mendatang. Hari menilai, alasan-alasan yang diungkapkan Husein itu tidak tepat dan cenderung dipaksakan.

"Padahal, proses audit tidak harus tunggu KPU. Audit itu ilmiah dan profesional. Yang ingin dilihat dalam audit adalah proses dilaksanakannya hitung cepat, bukan hasilnya. Jadi, kami rasa tidak perlu juga membubarkan diri kalau hasilnya tidak sesuai KPU," ujar Hari.

Persepi melakukan audit kepada lembaga survei di bawah keanggotaannya karena hasil hitung cepat lembaga survei yang berbeda-beda dan sempat menimbulkan polemik. Dari tujuh lembaga survei, hanya Puskaptis dan Jaringan Survei Indonesia yang menolak untuk diaudit. Akhirnya, Persepi memutuskan untuk mengeluarkan dua lembaga itu dari keanggotaan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X