Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tanggapan TV One soal Pemutusan Kontrak "Quick Count" oleh Poltracking

Kompas.com - 10/07/2014, 19:10 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Manager PR TV One Raldy Doy mengatakan, TV One tidak berkeinginan memengaruhi hasil quick count atau hitung cepat yang dilakukan Poltracking Institute terkait Pemilu Presiden 2014. Raldy mengatakan, Poltracking memutuskan kontrak dengan TV One untuk menyiarkan hasil quick count-nya semata-mata karena TV One menghadirkan tiga lembaga survei selain Poltracking. (Baca: Alasan Poltracking Batalkan Kerja Sama dengan "TV One")

Pemutusan kerja sama tersebut, menurut Raldy, bukan karena hasil quick count Poltracking berbeda dengan hasil tiga lembaga survei lain yang juga bekerja sama dengan TV One.

"Jadi, saya mau mempertegas lagi bahwa memang seperti itu. Ini lebih karena Poltracking melihat ada tiga lembaga lain, tidak ada keinginan TV One untuk memengaruhi hasil," kata Raldy saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/7/2014).

Raldy mengatakan, TV One menghadirkan tiga lembaga survei selain Poltracking supaya hasil hitung cepat yang disiarkan televisi swasta tersebut lebih optimal. Dia mengatakan, tiga lembaga itu bukan secara mendadak dihadirkan. Kerja sama dengan tiga lembaga survei selain Poltracking itu sudah dibicarakan sejak sebelum Pilpres 9 Juli.

"Kenapa kita bikin tiga lagi karena kita harapkan lebih dari satu hasilnya akan lebih optimal, tapi kita juga tetap hormati keputusan beliau (Poltracking), tidak ada keinginan, niat untuk memengaruhi hasil," kata Raldy.

Dia juga menegaskan TV One tidak berniat mengarahkan lembaga survei kepada calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Poltracking putuskan kontrak

Diberitakan sebelumnya, Poltracking Institute batal menampilkan hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga tersebut di salah satu televisi swasta. Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda mengaku memutuskan kerja sama dengan salah satu televisi swasta tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan komitmen awal.

Sejak awal, kata dia, televisi tersebut menyatakan hanya akan menampilkan hasil quick count yang dilakukan Poltracking. Namun, lanjutnya, tiba-tiba televisi itu mengundang tiga lembaga survei lainnya. Menurut Hanta, tiga lembaga survei lain yang akan ditampilkan hasil quick count-nya oleh televisi swasta tersebut berbeda datanya dengan data Poltracking.

Hasil hitung cepat Poltracking menunjukkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang pilpres. Kendati demikian, Hanta menegaskan, lembaganya memutuskan kontrak dengan salah satu televisi swasta tersebut bukan karena hasil quick count Poltracking berbeda dengan tiga lembaga lainnya.

Hanta juga mengaku ingin menjaga profesionalitas dan berpegangan pada kaidah ilmiah. Ia tidak mau menyebut nama televisi yang dimaksud. Namun, dalam akun Twitter resmi TV One, @tvOneNews, telah dipublikasikan rencana publikasi hitung cepat oleh lembaga Poltracking.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com