Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Tapal Batas, Jokowi Utamakan Diplomasi daripada Angkat Senjata

Kompas.com - 22/06/2014, 20:43 WIB
Sabrina Asril,
Dani Prabowo,
Deytri Robekka Aritonang

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presdien Joko Widodo menyatakan dirinya akan tetap mengutamakan upaya diplomasi untuk menyelesaikan persoalan tapal batas dan pencari suaka. Jokowi menilai jika upaya diplomasi tidak berhasil, maka upaya selanjutnya adalah mengambil langkah hukum.

"Kalau ada benturan, dinamika, dengan negara lain masalah tapal batas, yang kita kedepankan adalah diplomasi pemerintah dengan pemerintah. Dengan cara-cara seperti itulah tapal batas kita baik di darat maupun di laut bisa kita selesaikan," ujar Jokowi menjawab pertanyaan moderator terkait solusi penyelesaian masalah tapal batas dan pencari suaka dalam debat kandidat ketiga di Hotel Holiday Inn, Minggu (22/6/2014).

Menurut Jokowi, upaya diplomasi itu dilakukan dengan menggunakan tiga strategi diplomasi yaitu melalui hubungan antar pemerintahan, hubungan antara pelaku bisnis, dan hubungan antar masyarakat di dunia. "Kalau mentok, bawa ke Mahkamah internasional untuk diteruskan tapi diplomasi ini harus dikerjakan terlebih dulu, seintensif mungkin. Kita lakukan diplomasi tanpa berpikiran lewat angkat senjata atau lewat perang," tutur Gubernur DKI Jakarta non-aktif itu.

Jokowi berkeyakinan para diplomat Indonesia memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan diplomasi itu. Dia memastikan setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya, tanpa harus melakukan peperangan.

Pada Minggu (22/6/2014) malam ini, Prabowo dan Jokowi akan kembali berhadapan beradu argumentasi seputar isu politik internasional dan ketahanan nasional. Debat ketiga kali ini akan dimoderatori oleh Hikmahanto Juwana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Jamu Biro Komite Palestina untuk PBB

Wapres Ma'ruf Jamu Biro Komite Palestina untuk PBB

Nasional
AHY Bilang Jokowi Tak Tawarkan Kaesang ke Demokrat dan Parpol KIM

AHY Bilang Jokowi Tak Tawarkan Kaesang ke Demokrat dan Parpol KIM

Nasional
Anwar Usman Diputus Tak Langgar Kode Etik Soal Dugaan Sewa Pengacara untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Diputus Tak Langgar Kode Etik Soal Dugaan Sewa Pengacara untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Menakar Duet Anies-Andika jika Melawan Calon Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta

Menakar Duet Anies-Andika jika Melawan Calon Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta

Nasional
KPK Sebut Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Capai 6 Juta Paket

KPK Sebut Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Capai 6 Juta Paket

Nasional
AHY Sebut Penyusunan Kabinet Tak Terkait Dukungan Parpol KIM di Pilkada

AHY Sebut Penyusunan Kabinet Tak Terkait Dukungan Parpol KIM di Pilkada

Nasional
LPPA Aisyiyah: Dari Perspektif Perempuan, Praktik Tambang Cenderung Merusak Lingkungan

LPPA Aisyiyah: Dari Perspektif Perempuan, Praktik Tambang Cenderung Merusak Lingkungan

Nasional
KPK Siap Hadapi Argumen Karen Agustiawan yang Pernah Menang Kasasi Lawan Kejagung

KPK Siap Hadapi Argumen Karen Agustiawan yang Pernah Menang Kasasi Lawan Kejagung

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Komeng Tertinggi di Jabar

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Komeng Tertinggi di Jabar

Nasional
Lirik Sandiaga, PKB Sinyalkan Tak Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat

Lirik Sandiaga, PKB Sinyalkan Tak Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat

Nasional
Ketua KPU Bersyukur Dipecat, Mardani Singgung Proses Fit and Proper Test di DPR

Ketua KPU Bersyukur Dipecat, Mardani Singgung Proses Fit and Proper Test di DPR

Nasional
LHKP Muhammadiyah: Kalau Dilihat Dari Hasil Muktamar, Izin Tambang Ormas Mestinya Ditolak

LHKP Muhammadiyah: Kalau Dilihat Dari Hasil Muktamar, Izin Tambang Ormas Mestinya Ditolak

Nasional
Edward Hutahayan, Sosok yang Ancam 'Buldozer' Kominfo, Dihukum Bayar Uang Pengganti 1 Juta Dollar AS

Edward Hutahayan, Sosok yang Ancam "Buldozer" Kominfo, Dihukum Bayar Uang Pengganti 1 Juta Dollar AS

Nasional
Dilaporkan ke KPK, Bulog Pastikan Tak Punya Ikatan Kontrak Impor dengan Tan Long Group Tahun Ini

Dilaporkan ke KPK, Bulog Pastikan Tak Punya Ikatan Kontrak Impor dengan Tan Long Group Tahun Ini

Nasional
Tinjau RSUD Sinjai, Jokowi Puji Jumlah Dokter Spesialis yang Memadai

Tinjau RSUD Sinjai, Jokowi Puji Jumlah Dokter Spesialis yang Memadai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com