Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Difitnah, PDI-P Akan Laporkan Ketua Progres 1998 ke Bareskrim

Kompas.com - 19/06/2014, 11:34 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan menegaskan bahwa pernyataan Ketua Progres 1998 Faizal Assegaf adalah fitnah kasar yang diarahkan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. PDI-P akan melaporkan Faizal ke Bareskrim Polri dalam waktu dekat.

"Yang dituduh sekarang ini adalah Ketua Umum DPP PDI-P. Fitnah luar biasa. Saya lihat ini sangat kasar. Maka dari itu, kami dari tim hukum akan melaporkan Faizal ke Mabes Polri pada hari Jumat atau Senin depan," ujar Trimedya, saat dihubungi pada Kamis (19/6/2014).

Trimedya mengatakan, gugatan akan dilayangkan lantaran semua pihak yang disebut dalam transkrip pembicaraan itu telah membantah tuduhan Faizal. Trimedya pun mempertanyakan transkrip yang disebar Faizal yang dinilainya tidak cocok dengan gaya bahasa Megawati dan Jaksa Agung Basrief Arief yang dikenalnya selama ini.

"Saya kenal Bu Mega sudah lama, bukan tipikal dia untuk intervensi hukum. Kalau dia mau intervensi, kasus 27 Juli udah selesai dari masanya dia jadi Presiden. Jaksa Agung Basrief itu juga aneh gaya bahasanya, pakai siap pasang badan. Itu hanya gaya bahasa TNI/Polri. Lagi pula dia (Basrief) bukan orang yang bisa dikendalikan siapa pun," papar anggota Komisi III DPR itu.

Terkait dengan kasus dugaan korupsi transjakarta, Trimedya menjelaskan, hingga saat ini belum ada saksi yang menyebut keterlibatan Jokowi. Mantan Kepala Dinas Perhubungan, Udar Pristono, yang menjadi tersangka dalam kasus itu, kata Trimedya, hanya menyerang Jokowi melalui media massa.

"Biar saja dia berkoar-koar, tetapi tidak ada saksi yang menyebut keterlibatan Jokowi. Kalau Udar menyeret-nyeret Jokowi, buktinya tidak ada di BAP," kata Trimedya.

Sebelumnya, Faizal mengaku mendengar rekaman sadapan percakapan yang berisi permintaan Megawati kepada Basrief agar tidak menyeret calon presiden Jokowi ke dalam kasus dugaan korupsi transjakarta. Ia mengaku rekaman itu diperdengarkan oleh utusan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ketika mendatangi Gedung KPK pada 6 Juni 2014.

Faizal mengaku mendatangi KPK untuk meminta kejelasan mengenai laporan dugaan gratifikasi Jokowi atas tiga rekening sumbangan yang dibukanya. Namun, kata dia, orang yang mengaku utusan Bambang malah memperdengarkan rekaman sadapan. Ia menyebut pembicaraan itu terjadi pada 3 Mei 2014 pukul 23.09 WIB dengan durasi 2 menit 13 detik.

Namun, Faizal tak bisa membuktikan soal rekaman suara. Kepada wartawan, ia hanya membagi-bagikan selebaran yang isinya diklaim sebagai transkrip rekaman.

Bambang Widjojanto dan Basrief sudah membantah pernyataan Faizal. Bambang memastikan tidak akan ada rekaman penyadapan yang keluar (baca: KPK: Tidak Ada Rekaman Pembicaraan Jaksa Agung soal Jokowi).

Sebelumnya, Jokowi juga difitnah terkait beredarnya surat palsu yang berisi seolah dia meminta penangguhan pemanggilan pemeriksaan terkait kasus transjakarta kepada Jaksa Agung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com