Gerakan Buruh Melawan Lupa Tuntut KPU Diskualifikasi Prabowo

Kompas.com - 13/06/2014, 13:59 WIB
Gerakan Buruh Melawan Lupa melakukan aksi demo di depan Komisi Pemilihan Umum Pusat, Jakarta, Rabu (11/6/2014). Arimbi RamadhianiGerakan Buruh Melawan Lupa melakukan aksi demo di depan Komisi Pemilihan Umum Pusat, Jakarta, Rabu (11/6/2014).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Melawan Lupa melakukan aksi demo di depan Komisi Pemilihan Umum Pusat, Jakarta, Rabu (11/6/2014). Mereka menuntut KPU untuk mendiskualifikasi Capres Nomor Urut 1 Prabowo Subianto, karena telah terbukti melanggar hak asasi manusia.

"Apakah kita ingin memilih capres yang berdarah tangannya?" seru Koordinator Gerakan Ari Lamonjo dengan muka yang memerah.

Arie menuding Prabowo sebagai pembunuh berdarah dingin dan penindas. Untuk itu, ia menilai Prabowo tidak patut maju sebagai calon presiden. Ia mengimbau kaum buruh untuk bersama-sama bersatu dan berjuang melawan pencalonan Prabowo. Ia tidak menyalahkan kaum buruh yang memilih Prabowo, tetapi ia ingin para buruh segera sadar untuk tidak memilih Prabowo. "Satu kata dari saya, 'Ingatan kami tajam, Jenderal'," kata Ari.

Dalam orasinya, Ari mengaku sudah bersusah payah agar gerakan buruh bisa berorganisasi melawan pelanggaran HAM. Ia mengklaim mengetahui siapa Prabowo dan organisasi yang membinanya. Ari bersikukuh harus menolak capres pelanggar HAM. "Apa (jika) Prabowo jadi presiden, kita bisa sejahtera?" serunya.

Selain meminta KPU mendiskualifikasi Prabowo, para buruh ini juga menuntut pemerintah untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili pelaku pelanggar HAM di masa lalu maupun masa kini.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Nasional
MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

Nasional
Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Nasional
Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Nasional
Heboh 'Desa Fiktif', Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Nasional
Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Nasional
Usai Investigasi 'Desa Fiktif', Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Usai Investigasi "Desa Fiktif", Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Nasional
Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Nasional
Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Nasional
Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Nasional
Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Nasional
Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

BrandzView
komentar di artikel lainnya
Close Ads X