Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Kasus Babinsa Terbukti, Tim Jokowi-JK Minta Tanggung Jawab Pati TNI

Kompas.com - 07/06/2014, 17:46 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemenangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla meminta para komandan kesatuan atau petinggi TNI bertanggung jawab jika kasus babinsa yang mengajak warga memilih pasangan capres dan cawapres tertentu terbukti.

"Kalau babinsa itu betul, yang kita sinyalemen di berbagai daerah, yang tanggung jawab harus jelas. Tidak mungkin tidak diperintah oleh satuan di atasnya. Apakah komandan koramilnya atau komandan satuannya. Jangan prajurit paling bawah selalu jadi ujung tombak dan dikorbankan," kata Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo, dalam jumpa pers di media center Jokowi-JK, di Jakarta, Sabtu (7/6/2014).

Tjahjo yang juga Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia perjuangan ini menyatakan, sejauh ini, pihak TNI menyatakan belum menemukan oknum babinsa yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Tjahjo tidak mau berspekulasi siapa dalang di balik kasus babinsa tersebut.

"Kapuspen (Kepala Pusat Penerangan TNI) masih belum bisa menemukan siapa babinsa yang diindikasikan tersebut, dan apakah betul dia merupakan prajurit TNI," ujar Tjahjo.

"Kita berpegang pada pernyataan Bapak Presiden SBY sebagai panglima tertinggi, pernyatan Kepala Staf (TNI), Kapolri, yang menyatakan netral dari panglima tertinggi sampai prajurit terbawah," ujar Tjahjo.

Meski demikian, Tjahjo mengatakan, pola tersebut sudah ada sejak lama. "Indikasi itu sudah kami lihat, tidak hanya sekarang tapi pola lama yang sudah dikemas baru. Metode survei, lho kenapa survei baru sekarang, kok enggak bulan lalu atau setelah tanggal 9. Jadi mau survei kan boleh," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com