Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Strategi Pemenangan Jokowi-JK, Ini Bocorannya...

Kompas.com - 27/05/2014, 06:29 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Strategi pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014 sedikit demi sedikit terungkap. Pada prinsipnya, tim pemenangan gabungan akan memaksimalkan semua sumber daya dan potensi untuk menggalang dukungan serta memantau pemungutan suara.

Anggota tim pengarah pemenangan Jokowi-JK, Puan Maharani, mengatakan, semua partai pendukung akan bersinergi untuk mengupayakan kemenangan pada pemilu presiden. Sinergi itu dilakukan dengan menunjuk koordinator wilayah sesuai dengan peta kekuatan yang dimiliki lima partai pendukung.

"Kami elaborasi semua kekuatan, dan semua wilayah akan bergotong royong," kata Puan, Senin (26/5/2014) di Senayan, Jakarta. Dia melanjutkan, tim pemenangan nasional juga akan mendayagunakan semua kepala daerah di seluruh Indonesia, yang berasal dari partai pendukung.

Posisi kepala daerah itu, kata Puan, sebagai komando tim pemenangan bersama ketua partai di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. "Kami punya 41 persen dari jumlah total (kepala daerah), atau sekitar 170 kepala daerah," ujarnya.

Relawan dan zona kampanye

Secara terpisah, ketua tim pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa koalisinya akan mendata semua basis relawan di Indonesia. Pendataan dilakukan agar pergerakan relawan dapat sejalan dengan strategi yang diterapkan tim pemenangan nasional.

Selain itu, imbuh Tjahjo, koalisi yang dimotori partainya ini juga bakal membagi zona kampanye dan para tokohnya. Para petinggi partai di wilayah masing-masing menjadi motor kampanye, sementara pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla akan berbagi zona kampanye. "Jokowi akan fokus di Jawa dan Sumatera, sedangkan Pak JK kampanye di Indonesia Timur," sebut dia.

Sementara itu, menurut anggota koordinator relawan tim pemenangan Jokowi-JK, Eva Kusuma Sundari, saat ini terdapat sekitar 25 organisasi relawan yang terdaftar. Semua organisasi relawan itu dimotori oleh simpatisan PDI-P dan berasal dari seluruh Indonesia. "Juga ada public figure, termasuk artis, di sana," imbuh dia.

Eva menuturkan, jumlah organisasi relawan itu terus bertambah, seiring masuknya Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI sebagai partai pendukung. Partai Nasdem, sebut anggota Komisi III DPR ini, akan membawa sedikitnya tiga organisasi relawan.

Menurut Eva, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah meminta semua mesin partai dan relawan fokus memenangkan pemilu presiden dengan beberapa provinsi menjadi prioritas utama. Provinsi-provinsi tersebut adalah adalah semua provinsi di Pulau Jawa, Bali, Kalimantan Timur, Lampung, Sumatera Utara, dan Nanggroe Aceh Darussalam.

Door to door

Dalam sebuah kesempatan, Jokowi sempat menyatakan akan menggerakkan relawan untuk mengampanyekan dirinya dari pintu ke pintu atau secara door to door, dimulai dari tingkat RT/RW. Strategi itu dilakukan untuk memangkas keterbatasan, mengoptimalkan sumber daya, dan mengefektifkan penggalangan dukungan.

Menurut Jokowi, cara ini akan lebih ampuh ketimbang hanya rapat mengatur strategi pemenangan atau menyewa stadion untuk pengerahan massa. Pada bagian ini, Jokowi mengaku tak memiliki modal untuk melakukannya.

Jokowi juga meminta para relawan untuk siap siaga menjadi saksi di tiap tempat pemungutan suara (TPS) pada 9 Juli 2014. Ia menginstruksikan relawan untuk melihat data pada tiap kelurahan dan kecamatan secara rinci. "Jangan sampai ada kecurangan yang terjadi," tekan dia.

Pasangan Jokowi dan Kalla diusung oleh lima partai politik yang dimotori oleh PDI-P. Adapun empat partai lain pendukung pasangan ini adalah Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Harvey Moeis Bukan Pemilik Jet Pribadi, tetapi 32 Kali Jadi Penumpang

Kejagung: Harvey Moeis Bukan Pemilik Jet Pribadi, tetapi 32 Kali Jadi Penumpang

Nasional
KY Loloskan 19 Calon Hakim Agung dan 3 Ad Hoc HAM untuk MA

KY Loloskan 19 Calon Hakim Agung dan 3 Ad Hoc HAM untuk MA

Nasional
Loyalitas Pegawai KPK Dikeluhkan, Rekrutmen Independen Patut Dipertimbangkan

Loyalitas Pegawai KPK Dikeluhkan, Rekrutmen Independen Patut Dipertimbangkan

Nasional
KPK Mesti Lakukan Terobosan Supaya Pegawai Independen dan Loyal

KPK Mesti Lakukan Terobosan Supaya Pegawai Independen dan Loyal

Nasional
Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

Nasional
Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

Nasional
MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

Nasional
DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Nasional
Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

Nasional
Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

Nasional
Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

Nasional
Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

Nasional
Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

Nasional
DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

Nasional
Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com