Kompas.com - 29/03/2014, 15:17 WIB
Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) RODERICK ADRIAN MOZESBakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi)
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) enggan reaktif menyikapi iklan politik dengan slogan "Kutagih Janjimu". Iklan tersebut dianggap sebagai media latihan Joko Widodo (Jokowi) yang akan maju di arena Pemilu Presiden periode 2014-2019.

"Itu jalan terjal yang harus dilalui setiap pemimpin. Pak Jokowi nanti akan menemui hal seperti itu. Tak perlu ditanggapi, kita sudah biasa," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristianto, di Jakarta, Sabtu (29/3/2014).

Secara terpisah, Wasekjen DPP PDI-P Eriko Sotarduga juga sependapat dengan Hasto. Ia pastikan partainya tak akan menanggapi, meski Komisi Penyiaran Indonesia menilai iklan itu menyerang dan menyudutkan bakal capres dari PDI-P sekaligus Gubernur DKI Jakarta, Jokowi.

Hasto menambahkan, partainya sangat sadar kini banyak usaha dari lawan politik yang ingin mengganggu partainya dengan cara menjatuhkan citra Jokowi. Ia yakin publik tak akan terjebak dan PDI-P tak kehilangan suaranya.

"Kita enggak mau menanggapi secara berlebihan. Masyarakat sudah paham dan cerdas, tahu apa yg harus dilakukan," pungkasnya.

Komisi Penyiaran Indonesia menilai iklan dengan slogan "Kutagih Janjimu" menyerang dan menyudutkan Jokowi. KPI menegur tiga stasiun televisi yang menayangkan iklan tersebut karena bermasalah. Selain mengandung unsur serangan politik, iklan itu juga mengandung tiga masalah lain.

Iklan itu diduga tidak mendapat izin Jokowi dalam menampilkan wajah calon presiden PDI-P tersebut. Menurut Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, untuk menampilkan gambar wajah seseorang, pembuat iklan harus mendapat izin dari yang bersangkutan.

Selanjutnya, pemasang iklan dan sumber cuplikan juga tidak tercantum dengan jelas. Kini KPI telah melayangkan teguran kepada stasiun televisi yang menayangkan iklan tersebut. Teguran tersebut telah melalui koordinasi dengan Bawaslu dan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI).Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021

Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021

Nasional
UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

Nasional
Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Nasional
Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Nasional
UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Nasional
Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Ditaksir Rp 3,6 Triliun

Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Ditaksir Rp 3,6 Triliun

Nasional
UPDATE 19 Januari: Ada 10.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: Ada 10.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

Nasional
UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

Nasional
KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

Nasional
UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

Nasional
Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Nasional
Kemendikbud Tegaskan PTM Terbatas Menyesuaikan Tingkat PPKM

Kemendikbud Tegaskan PTM Terbatas Menyesuaikan Tingkat PPKM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.