Kompas.com - 26/03/2014, 09:20 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com —
Surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi, yang meminta pemerintah membekukan dana bantuan sosial hingga pemilihan umum selesai karena rawan diselewengkan, mendapat respons positif. Meski belum menyeluruh, ada kementerian dan pemerintah provinsi yang telah menghentikannya.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah salah satu kementerian yang mengikuti permintaan KPK.

”Saya akan mengikuti aturan saja dalam mengelola dana bansos. Saat ini, kucuran dana bansos di Kemenkop dan UKM dihentikan untuk sementara ke berbagai koperasi,” kata Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan, Selasa (25/3/2014).

Dana bansos di Kemenkop dan UKM dialokasikan rata-rata Rp 50 juta per koperasi. Dana itu dialokasikan untuk 1.500 koperasi di seluruh Indonesia.

Kementerian Perumahan Rakyat juga siap menunda pencairan dana bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) sampai Pemilu 2014 berakhir.

Deputi Perumahan Swadaya Kemenpera Jamil Ansari mengemukakan, dana bansos itu semula akan disalurkan April-Oktober 2014 kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui rekening Bank Rakyat Indonesia.

Tahun ini, penyaluran BSPS ditargetkan 200.000 rumah, yakni Rp 7,5 juta untuk kategori rumah rusak ringan dan sedang serta Rp 15 juta untuk kategori rumah rusak berat. Apabila penyaluran BSPS ditunda hingga September 2014, perbaikan rumah diperkirakan baru tuntas pada Desember 2014.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

”Kami siap menunda penyaluran BSPS. Namun, kami meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memaklumi jika terjadi keterlambatan realisasi program,” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Keuangan selaku pelaksana anggaran belum bisa melakukan itu. Alasannya, pembekuan tak bisa dilakukan secara sepihak.

”Menurut kami, perlu dikomunikasikan antara KPK dan Kementerian Keuangan mengenai hal itu,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani, kemarin.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Tegaskan Biaya Penanganan KIPI Akibat Vaksin Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Satgas Tegaskan Biaya Penanganan KIPI Akibat Vaksin Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Buronan Adelin Lis Tertangkap di Singapura | Ridwan Kamil Minta Libur Panjang Idul Adha Ditiadakan

[POPULER NASIONAL] Buronan Adelin Lis Tertangkap di Singapura | Ridwan Kamil Minta Libur Panjang Idul Adha Ditiadakan

Nasional
Sederet Fakta Pemeriksaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron oleh Komnas HAM

Sederet Fakta Pemeriksaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron oleh Komnas HAM

Nasional
Informasi Terbaru soal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang Perlu Diketahui Orangtua...

Informasi Terbaru soal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang Perlu Diketahui Orangtua...

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Lockdown dan Percepat Vaksinasi

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Lockdown dan Percepat Vaksinasi

Nasional
Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Nasional
Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Nasional
Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Nasional
Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Nasional
Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal 'Rp Cepat': Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal "Rp Cepat": Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Nasional
KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

Nasional
Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Nasional
Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X