Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P dan Gerindra Harus Rekonsiliasi soal Perjanjian Batu Tulis

Kompas.com - 17/03/2014, 21:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra diharapkan menempuh rekonsiliasi untuk menyelesaikan perjanjian Batu Tulis. Kedua belah pihak sebaiknya tidak mengumbar permasalahan itu di media massa.

"Harus ada pertemuan sendiri untuk membahas masalah ini, harus segera dilakukan rekonsiliasi," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, saat dihubungi, Senin (17/3/2014) malam.

Hendri yakin bahwa perselisihan tersebut terjadi karena adanya kesalahan komunikasi politik antara kedua partai. Oleh karena itu, Hendri menilai masalah itu dapat segera diselesaikan bila dibicarakan secara baik-baik, khususnya oleh orang-orang yang dulu membuat perjanjian tersebut.

Menurut Hendri, konflik Batu Tulis ini bisa terjadi karena kemunculan sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang mengagetkan banyak pihak. Ia menilai internal PDI Perjuangan pun belum menyadari bahwa partai itu memiliki sosok potensial seperti Jokowi. Kini PDI Perjuangan menyadari betapa besarnya pengaruh Jokowi dan itu ditunjukkan dari keunggulan Jokowi pada survei-survei pemilihan presiden.

"Jadi, ini bukan masalah siapa yang harus mengalah atau enggak mengalah, tapi harus dibicarakan. Sekarang kan PDI-P merasa tidak merasa harus memenuhi perjanjian karena tidak menang di pemilu kemarin (2009). Jadi, sampaikan saja langsung ke Gerindra. Ini akan menghilangkan ego-ego yang mereka punya," kata dia.

Dokumen yang diduga merupakan perjanjian Batu Tulis antara Gerindra dan PDI Perjuangan pada Mei 2009 itu beredar luas di jejaring sosial setelah Jokowi ditetapkan sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan. Kesepakatan itu berisi tujuh poin, salah satunya menyebutkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan mendukung pencalonan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum 2014. PDI Perjuangan mengklaim bahwa perjanjian itu hanya berlaku jika pasangan Megawati-Prabowo menang dalam Pemilu 2009. Nyatanya, pasangan tersebut kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com