"Kita tidak menggunakan istilah koalisi, karena kalau ada koalisi pasti ada oposisi," kata Ahmad seusai konferensi pers acara Deklarasi Kampanye Berintegritas Pemilu 2014 di Monas, Sabtu (15/3/2014).
Ahmad menuturkan, koalisi dan oposisi tidak ada dalam tata negara Pancasila. Sementara posisi PDI-P, media yang menyebut oposisi. Padahal, PDI-P lebih memilih menyebut partai di luar pemerintahan.
Ia menyebutkan, PDI-P pada kepemimpinan SBY-Boediono menjalankan fungsi pengawasan berasas gotong royong, sesuai dengan sistem pancasila.
"Jika PDI-P menang dalam pemilu presiden, tentu saja PDI-P akan mengajak kelompok-kelompok strategis masyarakat Indonesia yang lain," ujarnya.
Ahmad menyebutkan, kelompok-kelompok strategis tersebut dapat berupa partai politik, kalangan organisasi kemasyarakatan, kalangan akademisi, ataupun media massa. Kelompok-kelompok ini, bersama PDI-P, nantinya bersama-sama memimpin pemerintahan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.