Kompas.com - 10/03/2014, 15:37 WIB
Politisi Partai Gerindra, Martin Hutabarat. Kompas.com/SABRINA ASRILPolitisi Partai Gerindra, Martin Hutabarat.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat mengakui bahwa kinerja DPR periode 2009-20014 menurun kualitasnya. Namun, menurut  Martin, hal tersebut tidak lantas menunjukkan semua anggota DPR memiliki kinerja yang buruk.

Hal tersebut disampaikan Martin menanggapi iklan Partai Nasdem di televisi yang mempermasalahkan kembali majunya mayoritas anggota DPR periode 2009-2014 di Pileg 2014. 

"Itu kan siapa yang mengingkari. Karena kita akui kualitas DPR periode ini memang turun, jadi ngapain kita bicara tidak objektif. Tapi tidak ada alasan yang lama tidak bekerja dengan baik dan tidak berprestasi. Kan ada juga (anggota) yang baik," kata Martin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2014).

Menurut Martin, anggota DPR periode lama ataupun baru bukan suatu permasalahan mendasar. Dia menyarankan agar masyarakat tidak berpatokan kepada hal itu saat memilih pada 9 April.

"Kalau DPR lama bukan berarti tidak memiliki rekam jejak yang baik, DPR yang baru juga bukan berarti memili track record yang bersih. Jadi apakah dia DPR lama atau DPR baru, jangan dilihat dari sana. Saya lebih cenderung kita menggalakan agar masyarakat memilih orang yang berdasarkan rekam jejaknya," ujar dia.

Menurut Martin, iklan Nasdem itu hanya strategi untuk mengangkat citra partai. Pasalnya Nasdem masih memiliki citra bersih karena belum pernah masuk ke parlemen. "Ini kan soal bagaimana mengangkat citra, kalau kita (Gerindra) mengangkat yang tegas dan berani. Itu yang kita tonjolkan," pungkasnya.

Nasdem terus gencar berkampanye menjelang Pileg, terutama di TV. Salah satu iklan kampanye Nasdem mengangkat sekitar 90 persen anggota DPR petahana yang maju kembali di Pileg. "Lebih dari 240 juta rakyat Indonesia yang lebih kompeten duduk sebagai anggota Parlemen," demikian narasi dalam iklan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Nasional
UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Nasional
Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Nasional
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Nasional
Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Nasional
Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Nasional
Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Nasional
Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Nasional
Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Nasional
Jokowi Temukan Pungutan Liar di Tanjung Priok, Saber Pungli Tak Efektif?

Jokowi Temukan Pungutan Liar di Tanjung Priok, Saber Pungli Tak Efektif?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X