Para Negarawan, Mendaftarlah di Seleksi Hakim Konstitusi...

Kompas.com - 24/02/2014, 09:25 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (21/1). Kompas/Lucky PransiskaGedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (21/1).
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS —
Para negarawan sangat diharapkan untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi calon hakim konstitusi melalui jalur Dewan Perwakilan Rakyat. Kini, Republik ini sangat membutuhkan negarawan untuk duduk di Mahkamah Konstitusi. Terlebih, dalam waktu dekat, MK harus menyelesaikan sengketa pemilu.

Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy dan Azis Syamsuddin yang dihubungi mengingatkan bahwa pendaftaran calon hakim konstitusi akan ditutup pada hari ini, Senin (24/2), pukul 16.00.

Menurut Tjatur dan Azis, seleksi akan dilakukan minggu terakhir Februari atau awal Maret. Calon hakim konstitusi ditargetkan sudah terpilih sebelum masa reses, 6 Maret 2014.

Dari proses seleksi di DPR ini akan dipilih dua hakim konstitusi. Mereka akan menggantikan mantan Ketua MK Akil Mochtar yang menjadi terdakwa perkara korupsi dan hakim konstitusi Harjono yang akan pensiun pada Maret 2014.


Kuasai tata negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, Pasal 15, seorang hakim konstitusi memenuhi syarat apabila berintegritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Seorang calon hakim konstitusi juga harus berijazah doktor dan sarjana magister yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Calon hakim konstitusi juga berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan.

Menurut Azis, hingga Minggu malam, baru terdaftar delapan calon. Namun, dia tidak hafal nama-nama pendaftar (lihat Grafis).

Aziz juga membantah tentang adanya anggapan yang mengatakan bahwa para calon yang mendaftar tersebut tidak berkualitas. ”Tahu dari mana (para calon) tidak berkualitas. Lha, dites saja belum, kok,” kata Azis.

Komisi III DPR dalam rapat internal, Rabu (19/2), membentuk Tim Pakar yang beranggotakan 11 orang untuk menyeleksi calon hakim konstitusi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Nasional
Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Nasional
Polri Ungkap 3 Jaringan Internasional Narkoba WN Kamerun, Thailand, dan Indonesia

Polri Ungkap 3 Jaringan Internasional Narkoba WN Kamerun, Thailand, dan Indonesia

Nasional
Ketua DPP: PKB Incar 6 Pos Kementerian atas Usulan Kiai

Ketua DPP: PKB Incar 6 Pos Kementerian atas Usulan Kiai

Nasional
Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Nasional
Soal Menteri, Erick Thohir Ingin Jokowi-Ma'ruf Pilih yang Sudah 'Berkeringat'

Soal Menteri, Erick Thohir Ingin Jokowi-Ma'ruf Pilih yang Sudah "Berkeringat"

Nasional
Sandiaga Sebut Prabowo dan Edhy Prabowo Lebih Pantas Jadi Menteri Jokowi

Sandiaga Sebut Prabowo dan Edhy Prabowo Lebih Pantas Jadi Menteri Jokowi

Nasional
Kalla Kritik Pengeras Suara Masjid yang Jelek

Kalla Kritik Pengeras Suara Masjid yang Jelek

Nasional
Sandiaga Sebut Prabowo Berulang Kali Tawari Dirinya Kembali Jadi Wagub DKI

Sandiaga Sebut Prabowo Berulang Kali Tawari Dirinya Kembali Jadi Wagub DKI

Nasional
Tipo Tak Dikoreksi Melalui Rapat Paripurna, UU KPK Dinilai Tidak Sah

Tipo Tak Dikoreksi Melalui Rapat Paripurna, UU KPK Dinilai Tidak Sah

Nasional
Apel Pengamanan Pelantikan Presiden, Panglima TNI: Cermati Informasi Intelijen

Apel Pengamanan Pelantikan Presiden, Panglima TNI: Cermati Informasi Intelijen

Nasional
Jelang Pelantikan Presiden Kapolri Tak Larang Demo, tetapi...

Jelang Pelantikan Presiden Kapolri Tak Larang Demo, tetapi...

Nasional
Usai Bertemu Kalla, Bamsoet Pastikan Tak Jadikan MPR Lembaga Tertinggi

Usai Bertemu Kalla, Bamsoet Pastikan Tak Jadikan MPR Lembaga Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X