Hadapi Polemik, Risma Minta Bantuan Dewan

Kompas.com - 20/02/2014, 16:19 WIB
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini usai kosultasi soal pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2014). Warta Kota/Henry LopulalanWali Kota Surabaya, Tri Rismaharini usai kosultasi soal pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2014).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com -
 Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, tujuan kedatangannya bertemu dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso, adalah untuk meminta bantuan dalam menghadapi polemik yang saat ini sedang dialaminya. Risma bertemu Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2014) sore.

Seperti diberitakan, Risma merasa keberatan dengan pemilihan wakil walikotanya yang baru, Wisnu Sakti Buana. Dia menganggap, pemilihan tersebut tidak transparan dan sesuai prosedur. 

"Tujuannya kedatangan saya kesini ingin menyampaikan, saya mohon bantuan dan klarifikasi di komisi II untuk proses pemilihan (Wisnu) itu," kata Risma usai pertemuan.

Proses pemilihan itu, menurut Risma, adalah hal yang sangat penting. Jika proses pemilihan tidak dilakukan secara transparan, maka menurutnya, hal tersebut akan menyebabkan hal lainnya terganggu. 

"Saya cuma minta prosesnya itu harusnya dilakukan dengan benar. Itu saja yang saya minta, tidak yang lain-lain," ujar dia. 

Risma menambahkan, kalau dia hanya diam saja melihat proses pemilihan yang tidak benar itu, maka anggota dprd surabaya akan menganggap dirinya melakukan pembiaran. Bahkan dia khawatir, nantinya dianggap mengizinkan proses itu.

"Kalau saya diam saja, nanti DPR bilang, oh Bu Risma ternyata bisa diajak main juga," ujarnya. 

Ke depannya, Risma berharap Komisi II DPR bisa membantunya dalam menghadapi polemik ini. Dia berharap permasalahan ini bisa diselesaikan dengan segera. Namun saat ditanya mengenai keinginannya untuk mundur, Risma tetap enggan menjawabnya. 

"Saya tidak bisa menjawab itu (apakah mundur atau tidak)," pungkasnya. 

Wisnu yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Surabaya menggantikan posisi Bambang Dwi Hartono yang mundur ketika maju pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013. Wisnu dipilih dalam forum paripurna anggota DPRD Surabaya yang sempat alot karena tarik ulur kepentingan politik di internal DPRD Surabaya, November 2013. Wisnu juga adalah Ketua DPC PDI-P Surabaya. 

Kabar perseteruan antara Risma dan Wisnu pun semakin kuat. Bahkan, ada tudingan bahwa Wisnu dipersiapkan untuk menggeser posisi Risma.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

Nasional
Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Nasional
Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

Nasional
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Nasional
Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Nasional
'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

Nasional
Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Nasional
Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Nasional
Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Nasional
Protokol 'New Normal' Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Protokol "New Normal" Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Nasional
Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Nasional
Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X