Hadapi Polemik, Risma Minta Bantuan Dewan

Kompas.com - 20/02/2014, 16:19 WIB
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini usai kosultasi soal pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2014). Warta Kota/Henry LopulalanWali Kota Surabaya, Tri Rismaharini usai kosultasi soal pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2014).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com -
 Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, tujuan kedatangannya bertemu dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso, adalah untuk meminta bantuan dalam menghadapi polemik yang saat ini sedang dialaminya. Risma bertemu Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2014) sore.

Seperti diberitakan, Risma merasa keberatan dengan pemilihan wakil walikotanya yang baru, Wisnu Sakti Buana. Dia menganggap, pemilihan tersebut tidak transparan dan sesuai prosedur. 

"Tujuannya kedatangan saya kesini ingin menyampaikan, saya mohon bantuan dan klarifikasi di komisi II untuk proses pemilihan (Wisnu) itu," kata Risma usai pertemuan.

Proses pemilihan itu, menurut Risma, adalah hal yang sangat penting. Jika proses pemilihan tidak dilakukan secara transparan, maka menurutnya, hal tersebut akan menyebabkan hal lainnya terganggu. 

"Saya cuma minta prosesnya itu harusnya dilakukan dengan benar. Itu saja yang saya minta, tidak yang lain-lain," ujar dia. 

Risma menambahkan, kalau dia hanya diam saja melihat proses pemilihan yang tidak benar itu, maka anggota dprd surabaya akan menganggap dirinya melakukan pembiaran. Bahkan dia khawatir, nantinya dianggap mengizinkan proses itu.

"Kalau saya diam saja, nanti DPR bilang, oh Bu Risma ternyata bisa diajak main juga," ujarnya. 

Ke depannya, Risma berharap Komisi II DPR bisa membantunya dalam menghadapi polemik ini. Dia berharap permasalahan ini bisa diselesaikan dengan segera. Namun saat ditanya mengenai keinginannya untuk mundur, Risma tetap enggan menjawabnya. 

"Saya tidak bisa menjawab itu (apakah mundur atau tidak)," pungkasnya. 

Wisnu yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Surabaya menggantikan posisi Bambang Dwi Hartono yang mundur ketika maju pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013. Wisnu dipilih dalam forum paripurna anggota DPRD Surabaya yang sempat alot karena tarik ulur kepentingan politik di internal DPRD Surabaya, November 2013. Wisnu juga adalah Ketua DPC PDI-P Surabaya. 

Kabar perseteruan antara Risma dan Wisnu pun semakin kuat. Bahkan, ada tudingan bahwa Wisnu dipersiapkan untuk menggeser posisi Risma.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

Nasional
Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Nasional
Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Nasional
Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Nasional
Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Nasional
Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Nasional
Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Nasional
Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Nasional
Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Nasional
Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Nasional
Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Nasional
Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Nasional
Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Nasional
Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X