PDI-P: Jangan Kaitkan Masalah DPRD dan Risma dengan Partai

Kompas.com - 19/02/2014, 10:35 WIB
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo KOMPAS.com/Indra AkuntonoSekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo meminta polemik soal isu mundurnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani tidak dikaitkan dengan persoalan partai. Menurutnya, Risma mengaku menghadapi berbagai persoalan dalam menata kota pahlawan itu.

"Tidak ada yang saya pahami, soal pemilihan Wakil Wali Kota kan itu antara DPRD Surabaya dengan Wali Kota Risma. Jangan dong dibawa masalah DPRD ke Risma jadi masalah Risma dengan PDI Perjuangan," ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (19/2/2014).

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat itu menjelaskan, dukungan PDI-P sudah dilakukan sejak awal hingga kini. Hal tersebut terbukti dari keputusan PDI-P mengusung Risma. Seperti diketahui, Risma awalnya bukanlah kader partai. Dia adalah mantan pegawai negeri sipil (PNS) dan pernah menjadi kepala dinas di Surabaya.

"Yang dukung usung Wali Kota Risma menjadi Wali Kota Surabaya itu PDI Perjuangan," kata Tjahjo.

Lebih lanjut, Tjahjo menjelaskan isi pertemuan antara dirinya dan Risma beberapa waktu lalu menyikapi isu mundurnya Risma. Menurut Tjahjo, pertemuan itu lebih membahas masalah yang terjadi di Surabaya.

"Ibu Risma menceritakan persoalan-persoalan yang muncul di dalam penataan Kota Surabaya, mulai dari kebun binatang, Dolly, pembangunan jalan tol, mengatasi banjir, dan lain-lain. Wajar setiap kota ada dinamika yang dihadapi setiap kepala daerah, tidak hanya Wali Kota Surabaya," tuturnya.

Seperti diberitakan, hubungan yang tidak harmonis berembus di kalangan pemerintahan Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani dikabarkan tidak cocok dengan wakilnya yang baru dilantik, Wisnu Sakti Buana. Risma pun sempat mempertanyakan soal keabsahan pelantikan Wisnu menjadi wakilnya.

Wisnu yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Surabaya itu menggantikan posisi Bambang Dwi Hartono yang mundur untuk maju pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013 lalu. Wisnu dipilih dalam forum paripurna anggota DPRD Surabaya yang sempat alot karena tarik ulur kepentingan politik di internal DPRD Surabaya, November 2013 lalu. Wisnu juga merupakan Ketua DPC PDI-P Surabaya.

Setelah pelantikan Wisnu, Risma sempat tak menunjukkan batang hidungnya di Pemkot Surabaya. Kabar perseteruan antara Risma dan Wisnu pun semakin kuat. Bahkan, ada yang menyebutkan Wisnu dipersiapkan untuk menggeser posisi Risma.

Kegamangan Risma

Di dalam wawancara program "Mata Najwa" yang tayang di Metro TV pada Rabu (12/2/2014) lalu, Najwa Shihab, pemandu acara, mengorek seputar isu pengunduran diri Risma sebagai Wali Kota Surabaya. Meski tak menjawab lugas, Risma menunjukkan kesan melalui ekspresi wajahnya bahwa ia menghadapi tekanan terkait tanggung jawabnya sebagai Wali Kota.

Risma sempat menangis saat bertutur tentang kisah anak-anak yang menjadi pekerja seks komersial di kawasan Dolly, Surabaya. Sambil terisak, Risma tak kuasa menjawab pertanyaan Najwa tentang apa yang terjadi dengan remaja perempuan yang ia jumpai di sana.

"Saya tidak tega," katanya terbata. Air matanya menetes.

Risma kembali tak menjawab secara lugas ketika Najwa kembali melontarkan pertanyaan mengapa Risma punya keinginan mundur sebagai Wali Kota. Ia hanya terdiam. Wajahnya terlihat murung. Ia bahkan tak berani berjanji untuk mengurungkan niatnya mundur.

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Nasional
Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Nasional
Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Nasional
Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Nasional
Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Nasional
Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Nasional
Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Nasional
YLKI Sebut Kebijakan Pembebasan Tarif Listrik Kurang Tepat Sasaran

YLKI Sebut Kebijakan Pembebasan Tarif Listrik Kurang Tepat Sasaran

Nasional
30.000 Napi Akan Dibebaskan, Ditjen Pemasyarakatan Berhemat Rp 260 Miliar

30.000 Napi Akan Dibebaskan, Ditjen Pemasyarakatan Berhemat Rp 260 Miliar

Nasional
Polri Rancang Operasi Ketupat 2020 Terkait Pengamanan Lebaran

Polri Rancang Operasi Ketupat 2020 Terkait Pengamanan Lebaran

Nasional
Pembebasan 30.000 Narapidana akibat Wabah Virus Corona

Pembebasan 30.000 Narapidana akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Mendagri: Tuntaskan Dulu Penanganan Covid-19, Pilkada Urusan Selanjutnya

Mendagri: Tuntaskan Dulu Penanganan Covid-19, Pilkada Urusan Selanjutnya

Nasional
Komisi III Sepakat Tak Ada Pembahasan Ulang Substansi RUU Pemasyarakatan

Komisi III Sepakat Tak Ada Pembahasan Ulang Substansi RUU Pemasyarakatan

Nasional
Pembatasan WNA Masuk Indonesia Tak Berlaku bagi Pekerja Proyek Strategis Nasional

Pembatasan WNA Masuk Indonesia Tak Berlaku bagi Pekerja Proyek Strategis Nasional

Nasional
Mahfud: Kebijakan Pemda soal Pembatasan Sosial Berskala Besar Harus Kompak dengan Pusat

Mahfud: Kebijakan Pemda soal Pembatasan Sosial Berskala Besar Harus Kompak dengan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X