Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cara Marzuki Alie Membangun Citra Dikritik

Kompas.com - 17/02/2014, 12:55 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie dianggap tengah melakukan pencitraan dengan cara yang tidak tepat. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, setelah Marzuki meminta Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengintervensi hukum lantaran banyak politisi Demokrat yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Marzuki ingin membangun citra, tapi tidak tepat," kata Arie, Senin (17/2/2014).

Arie menuturkan, seharusnya Marzuki menyampaikan hal-hal yang langsung bersinggungan dengan nasib rakyat banyak, dan bukan sekadar melontarkan pendapat yang terkait pada partainya saja. Apa yang dilontarkan Marzuki dianggapnya tidak fair dan berpotensi menjadi bumereng untuk citra Partai Demokrat.

Saat ini, kata Arie, sekeras apa pun Marzuki membela politisi Partai Demokrat, publik tetap memilih percaya pada KPK. Kalaupun ada dugaan rekayasa, hal itu dianggap publik hanya subyektivitas Marzuki yang memiliki kepentingan dengan nama baik partainya.

"Kalau hanya protes terkait Demokrat itu tidak fair, apalagi yang diprotes KPK. Publik lebih percaya KPK daripada Demokrat," pungkasnya.

Sebelumnya, Marzuki menuding ada praktik politisasi oleh penegak hukum terkait banyaknya kader Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi. Marzuki berpendapat, Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang menjabat Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, perlu melakukan intervensi terhadap penegakan hukum yang disebutnya sudah kebablasan itu.

Marzuki mencontohkan kasus kriminalisasi kader Partai Demokrat di Sumatera Utara dan Nias Selatan. Dia menuturkan, kader Demokrat di Sumut hanya merelakan sebidang tanahnya untuk dijadikan kantor Bupati, tetapi dijadikan tersangka. Demikian pula dengan salah satu kader Demokrat di Nias Selatan yang disebut Marzuki menjadi tersangka tanpa dasar yang jelas. Ia tak merinci kasusnya.

Untuk kasus-kasus ini, Marzuki meminta Jaksa Agung Basrief Arief dan Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman tidak tutup mata. Ia mendesak Jaksa Agung dan Kapolri memecat anak buahnya yang melakukan kriminalisasi terhadap kader Demokrat. Di sisi lain, Marzuki kembali mengkritik sikap SBY yang tidak mau ikut campur dalam penegakkan hukum.

"Beliau sangat konsisten tidak mau masuk ke sana. Padahal, kader-kadernya dikriminalisasi semua. Ini bahaya, kalau mafia politik mengintervensi sampai pemilu akan datang," ungkap Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Belum Pasti Jadi Oposisi Pemerintah, PKS: Tergantung Prabowo, Mengajak atau Tidak?

Belum Pasti Jadi Oposisi Pemerintah, PKS: Tergantung Prabowo, Mengajak atau Tidak?

Nasional
Bela Jokowi yang Dituding Sodorkan Nama Kaesang di Pilkada Jakarta, Luhut: Jangan Asal Ngomong

Bela Jokowi yang Dituding Sodorkan Nama Kaesang di Pilkada Jakarta, Luhut: Jangan Asal Ngomong

Nasional
Survei LSI: Kaesang, Kapolda Jateng, Eks Ajudan Prabowo, dan Raffi Ahmad Ramaikan Bursa Pilkada Jateng 2024

Survei LSI: Kaesang, Kapolda Jateng, Eks Ajudan Prabowo, dan Raffi Ahmad Ramaikan Bursa Pilkada Jateng 2024

Nasional
Mahasiswa Tak Bisa Cairkan Bantuan Usai PDN Diretas, Anggota DPR Minta KIP Kuliah Segera Dipulihkan

Mahasiswa Tak Bisa Cairkan Bantuan Usai PDN Diretas, Anggota DPR Minta KIP Kuliah Segera Dipulihkan

Nasional
Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Belum Punya Pilihan, Pilkada Jateng Masih Terbuka Semua Calon

Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Belum Punya Pilihan, Pilkada Jateng Masih Terbuka Semua Calon

Nasional
Di Depan AS-Rusia, Delegasi RI Minta Kemampuan Pasukan Perdamaian Dunia Ditingkatkan

Di Depan AS-Rusia, Delegasi RI Minta Kemampuan Pasukan Perdamaian Dunia Ditingkatkan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Diharap Bekerja Tak Terlibat Konflik Kepentingan

Satgas Judi "Online" Diharap Bekerja Tak Terlibat Konflik Kepentingan

Nasional
PPATK Didesak Segera Serahkan Daftar Anggota DPR Main Judi 'Online' ke MKD

PPATK Didesak Segera Serahkan Daftar Anggota DPR Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
MPR Dukung Sanksi Berat Buat Legislator Main Judi 'Online'

MPR Dukung Sanksi Berat Buat Legislator Main Judi "Online"

Nasional
Buka Peluang Kerja Sama dengan PDI-P, PKS: Kami Sudah Berkali-kali Koalisi di Pilkada

Buka Peluang Kerja Sama dengan PDI-P, PKS: Kami Sudah Berkali-kali Koalisi di Pilkada

Nasional
PKS Bakal Temui Cak Imin dan PKB, Bahas Rencana Duet Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

PKS Bakal Temui Cak Imin dan PKB, Bahas Rencana Duet Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Nasional
Dompet Dhuafa Hadiri Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Vietnam

Dompet Dhuafa Hadiri Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Vietnam

Nasional
Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Nasional
Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com