Pilpres 2014, Gerindra Akui Ada Kontrak Politik dengan PDI-P

"Ada kontrak politik itu. Aku yang menyusun," ujar Hashim kepada wartawan di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Jakarta, Senin (23/12/2013).

Meski begitu, Hashim masih enggan mengungkapkan isi kontrak politik tersebut. Malahan, ia menyuruh para wartawan untuk melihat salah satu butir perjanjian yang disebut-sebut berisi dukungan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Di butir ketujuh. Pokoknya ada itu," kata adik kandung Prabowo itu sambil tergesa-gesa meninggalkan wartawan.

Kontrak politik pada Pemilu 2009, PDI-P dan Partai Gerindra berkoalisi untuk mencukupi syarat mengajukan pasangan capres dan cawapres. Pasangan capres yang diajukan ialah Megawati-Prabowo. Santer dikabarkan bahwa kedua partai itu membuat kontrak politik terkait Pemilu 2014 bahwa PDI -P akan mendukung Prabowo sebagai capres.

Kontrak politik saat itu dilakukan di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar. Hadir sejumlah petinggi kedua partai. Dari PDI-P hadir Megawati, Pramono Anung, dan Puan Maharani. Sementara dari Partai Gerindra hadir Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, Fadli Zon, dan Martin Hutabarat. Namun, Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo menampik bahwa partainya terlibat perjanjian untuk mendukung Prabowo dalam Pemilu 2014.

"Saya lima tahun lalu sudah jadi Ketua DPP Bidang Politik. Tidak ada perjanjian (dukungan 2014). Hanya ada perjanjian karena suara PDI-P dan Gerindra kurang, jadi bersepakat untuk koalisi dan menetapkan Bu Mega sebagai capres dalam Pilpres 2009 lalu, itu saja," papar Tjahjo.

Tjahjo pun menyindir bahwa Partai Gerindra tengah mendikte gerak partainya. Ia menilai hal itu tidak etis. Pengusungan capres, lanjutnya, adalah menjadi hak penuh bagi PDI-P, bukan partai lain.