Kandidat Harus Pernah Jadi Kapolda Strategis

Kompas.com - 07/11/2013, 18:12 WIB
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
DIAN MAHARANI Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Polri mengkaji dan mempertimbangkan banyak perwira tinggi untuk dapat dicalonkan menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Salah satu kriteria yang dilihat adalah perwira tinggi tersebut pernah menjabat kepala polda di kepolisian daerah yang mencakup wilayah yang besar dan strategis, yaitu polda tipe A.

Hal itu disampaikan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Oegroseno di Jakarta, Kamis (7/11). ”Kami masih mengkaji kriteria-kriteria calon Kabareskrim, seperti kompetensi, pendidikan, dan jenjang jabatan,” katanya.

Menurut Oegroseno, pimpinan Polri tidak terfokus pada nama-nama tertentu. Namun, perwira tinggi yang pernah atau masih menjabat sebagai kepala polda di tipe A dilihat dan dipertimbangkan untuk menjadi kepala Bareskrim. ”Mudah-mudahan tidak terlalu lama,” kata Oegroseno ketika ditanya kapan calon kepala Bareskrim dapat dipilih. Ia menambahkan, pimpinan Polri juga tidak terpengaruh dengan desakan dari luar soal pemilihan kepala Bareskrim.

Direktur Pusat Kajian Kepolisian dan Keamanan (Indonesian Center for Police and Security Studies/ICPSS) Sukarman Soemarno mengatakan, jabatan kepala Bareskrim Polri perlu diduduki atau dijabat oleh perwira tinggi yang memiliki figur yang pintar, berwibawa, berintegritas, dan jauh dari celaan.

Menurut Sukarman, KPK yang dibentuk karena Polri, khususnya Bareskrim, belum mampu melakukan tugas penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Karena itu, Bareskrim Polri sebagai institusi penegak hukum perlu menunjukkan prestasi yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan kepala Bareskrim yang pintar, berwibawa, berintegritas, dan jauh dari celaan.

Dari informasi yang dihimpun, ada beberapa perwira tinggi Polri yang potensial menjadi kepala Bareskrim. Misalnya, Kapolda Jabar Inspektur Jenderal (Irjen) Suhardi Alius, Wakil Kepala Bareskrim Irjen Anas Yusuf, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno, dan Kapolda Sumsel Irjen Saud Usman Nasution.

Tak populer

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M Nasser mengungkapkan, ada tiga syarat penting dalam memilih figur kepala Bareskrim. Pertama, memiliki kompetensi yang meliputi pengalaman, kemampuan, dan kecerdasan. Kedua, memiliki integritas. ”Tidak mempunyai riwayat buruk memainkan perkara,” katanya.

Ketiga, lanjut Nasser, berani mengambil tindakan yang tidak populer dengan menindak aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana dan memiliki keberanian menolak intervensi politisi dan pemilik modal.

Anggota Kompolnas, Edi Saputra Hasibuan, menambahkan, keluhan masyarakat terhadap perilaku satuan reserse itu mencapai 90 persen.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Nasional
Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Nasional
Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Nasional
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Nasional
Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Nasional
Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Nasional
UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Nasional
Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Nasional
Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Nasional
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

Nasional
Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Nasional
UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Nasional
Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X