Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Penyadapan, Telusuri Kepentingan AS dan Australia!

Kompas.com - 06/11/2013, 22:17 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Panglima TNI (Purn) Laksamana Agus Suhartono berpendapat, Indonesia harus meminta klarifikasi kepada Pemerintah Amerika Serikat dan Australia terkait kepentingan negara tersebut melakukan penyadapan. Menurut dia, negara yang melakukan penyadapan pasti memiliki kepentingan terhadap negara yang disadap.

"Yang perlu diketahui adalah apa kepentingan dia. Setelah tahu, baru kita protes," kata Agus di Jakarta, Rabu (6/11/2013) malam.

Ia menjabarkan, penyadapan biasanya dilakukan sesuai dengan kepentingan si penyadap. Apabila kepentingannya ekonomi, maka Australia ingin mengamankan kepentingan bisnisnya di Indonesia. Apabila kepentingan pertahanan, mereka ingin mengetahui kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik Indonesia.

"Kalau di bidang politik, pasti ingin mengetahui siapa sih presiden mendatang," katanya.

Menurut Agus, sadap-menyadap antarnegara merupakan hal yang wajar. Yang terpenting, katanya, adalah bagaimana Lembaga Sandi Negara (Lemsanag) mampu mengamankan data dari penyadapan. Pengamanan data tersebut bisa dilakukan dengan melakukan enkripsi dengan kata sandi. Sumber daya manusianya pun, kata Agus, harus dilatih agar mampu mengawal organisasi.

"Masalahnya juga belum semua alat komunikasi pejabat, pesawat, dan alat tempur dienkripsi," ucapnya.

Agus juga menyatakan Indonesia perlu bereaksi terhadap aksi penyadapan yang dilakukan negara lain. Reaksi tersebut penting, katanya, dalam menjaga kehormatan bangsa. Reaksi juga menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kepedulian, sikap, dan harga diri. "Jadi jangan diam-diam saja. Sudah tahu disadap," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com