Kompas.com - 09/10/2013, 19:33 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi KOMPAS.COM/Sandro GatraGedung Mahkamah Konstitusi
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — MPR menyatakan tengah melakukan kajian untuk melakukan amandemen konstitusi UUD 1945 terkait wewenang Komisi Yudisial (KY) untuk dapat mengawasi hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK).

"Justru itu (wewenang KY mengawasi hakim MK) masuk kajian kami. Itu kami mengkajinya lagi, karena dulu sudah diatur bahwa KY itu termasuk mengevaluasi hakim-hakim, baik ada di MA termasuk yang di MK," ujar anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat M Jafar Hafzah di Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Untuk mendalami kemungkinan amandemen UUD 1945 itu, katanya, MPR telah menemui beberapa lembaga negara, di antaranya KY. Selain itu, menurut Jafar, MPR juga akan membahasnya bersama DPD dan MK.

"Termasuk KY, kami sudah bertemu sebelumnya dan rencana bertemu DPD dan rencana bertemu dengan MK," ucap Jafar.

Dia mengatakan, amandemen UUD 1945 harus dilakukan dengan hati-hati berdasarkan kajian yang komprehensif. Pasalnya, lanjut Jafar, amandemen dapat mengakibatkan perubahan-perubahan lain.

"Kami kaji lagi. Bagaimana baiknya. Kami harus komprehensif, karena setiap satu perubahan akan mengakibatkan perubahan-perubahan lain yang konstelatif di berbagai pihak," ujar dia.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar Rully Chairul Azwar menilai, konstitusi sudah mengatur bahwa Komisi Yudisial berwenang mengawasi hakim pada Mahkamah Konstitusi (MK). "Karena MPR yang membuat perubahan. MPR juga yang memahami asbabun nuzul (sebab). Nah, asbabun nuzul itu, kehakiman itu termasuk kepada Mahkamah Agung dan kamar-kamarnya serta MK," ujar Rully pada kesempatan bersama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Fungsi pengawasan KY terhadap hakim konstitusi sudah dibatalkan MK pada 2006 lewat pengujian UU KY. Dengan putusan itu, KY yang sebelumnya diamanatkan untuk mengawasi hakim MK, sudah tidak lagi ditugaskan mengawasi hakim konstitusi.

Pada Sabtu (5/10/2013) lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato tentang lima langkah penyelamatan MK. Salah satunya, rencana penyiapan perppu yang mengatur aturan dan seleksi hakim MK oleh Presiden. Perppu itu juga mengatur pengawasan terhadap proses peradilan MK yang dilakukan Komisi Yudisial.

Selain itu, MK diharapkan melakukan audit internal. Terkait rencana pembuatan perppu, Presiden mengatakan, hal itu dilakukan dalam rangka merespons krisis yang terjadi di lembaga tinggi negara itu sehubungan dengan tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan, pemerintah akan segera mengirimkan perppu ke DPR, dan diharapkan bisa menjadi UU.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Nasional
Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Nasional
Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Nasional
Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Nasional
Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Nasional
Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Nasional
Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Nasional
6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

Nasional
Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Nasional
UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

Nasional
Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

BrandzView
Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Nasional
Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

Nasional
Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.