Menag: 3.419 TKI "Overstay" Dipulangkan dengan Pesawat Haji

Kompas.com - 05/10/2013, 21:20 WIB
Arab Saudi untuk pertama kalinya menawarkan pemutihan kepada pekerja asing gelap. BBCArab Saudi untuk pertama kalinya menawarkan pemutihan kepada pekerja asing gelap.
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com -  Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, 3.419 tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang melewati batas tinggal atau overstay akan dipulangkan dengan pesawat haji yang kembali ke Indonesia dalam keadaan kosong.

"Kami akan membantu pemulangan para TKI itu," kata Suryadharma Ali di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Sabtu. Menteri Agama selaku amirul haj, bertolak ke Saudi guna memimpin pelaksanaan ibadah haji di tanah suci.

Seperti juga tahun lalu, pesawat Garuda Indonesia yang melayani pemberangkatan calon jemaah haji ketika kembali  dari Jeddah kosong. Nah, pesawat kosong itulah yang dimanfaatkan untuk mengangkut para TKI yang overstay, katanya.

Suryadharma Ali menyebutkan, untuk mengangkut jemaah sebanyak itu pihaknya menyiapkan sembilan penerbangan. Dengan jumlah penerbangan sebanyak itu, diperkirakan tenaga kerja yang over stay bisa terangkut.

TKI yang overstay di Saudi telantar dan tinggal di kolong jembatan. Mereka ini menanti bantuan untuk bisa dipulangkan ke Tanah Air.  

120.000 TKI

Laman Menko Kesra menyebutkan, sekitar 120.000 TKI yang bermasalah dan melampaui izin tinggi di Arab Saudi namun baru sekitar 3.250 TKI yang bisa memanfaatkan perbaikan dokumen dan izin tinggal dari imigrasi Arab Saudi. Pemerintah akan terus melobi pemerintah Arab Saudi untuk menambah kapasitas layanan dokumen keimigrasian bagi para TKI di Arab Saudi, sebelum sampai batas akhir masa layanan dokumen pada 3 November mendatang.

Menurut Menko Kesra Agung Laksono, hingga kini belum banyak TKI yang bisa memanfaatkan program pengampunan pengurusan dokumen izin tinggal dan perbaikan paspor bagi TKI bermasalah.

"Kami minta agar ada penambahan waktu layanan," kata Menko Kesra Agung Laksono usai memimpin Rakor tentang Masalah TKI di Kemenko Kesra, Jumat (27/9/2013).

Menurut Menko Kesra,  saat ini baru sekitar 3.250 TKI yang bisa memanfaatkan perbaikan dokumen dan izin tinggal dari imigrasi Arab Saudi. Padahal sejak program amnesti dimulai Mei lalu Kementerian Luar Negeri mencatat ada sekitar 89.000 TKI yang membutuh perbaikan dan perpanjangan dokumen.

Jumlah ini belum termasuk TKI lain yang belum sempat mengurus amnesti. Kementerian Luar Negeri memperkirakan ada sekitar 120.000 TKI yang bermasalah dan melampaui izin tinggal.

Agung Laksono mengatakan, lambatnya pengurusan amnesti disebabkan lamanya proses pengurusan administrasi di kantor imigrasi Arab Saudi. Pemerintah Arab selama ini hanya menyediakan satu hari layanan yaitu pada Kamis, dengan kapasitas maksimal 200 orang.

"Inilah yang sedang kita upayakan, bagaimana caranya waktu layanan ini ditambah,"ungkap Agung.

Selain penambahan kapasitas, Menko Kesra mengatakan tim gabungan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) juga telah meminta pemerintah Arab Saudi membuka ruang untuk memperpanjang masa amnesti.

Direktur Perlindungan WNI, Kementerian Luar Negeri, Tatang Budie Utama Razak mengatakan, pemerintah berharap hingga berakhirnya masa amnesti pada 3 November nanti, pemerintah Arab Saudi segera mengeluarkan kebijakan baru.

"Kami minta ada kebijakan baru yang bisa memudahkan para TKI," ujarnya.

Selain itu Tatang berharap, pemerintah Arab Saudi memberlakukan syarat yang sama di setiap kantor keimigrasian dalam mengurus dokumen bagi TKI.

Selama ini, persyaratan pengurusan perpanjangan paspor berbeda-beda di setiap kantor imigrasi. Ada yang harus memakai surat izin majikan dan menunjukkan dokumen asli paspor saat pertama sampai ke Arab, ada pula yang tidak.



Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Nasional
Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X