Kompas.com - 03/10/2013, 12:52 WIB
Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono KOMPAS.COM/Sandro GatraPresiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono
Penulis Sandro Gatra
|
EditorWisnubrata


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap agar semua lembaga yang mengurusi pemilu, diantaranya Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menjalankan tugas secara profesional dan netral.

"Tidak boleh ada keberpihakan kepada siapapun yang berkompetisi, lurus," kata Presiden saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis ( 3/10/2013 ).

Dalam jumpa pers, Presiden didampingi Menteri Koordinator bidang Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan menteri lainnya.

Hal itu dikatakan Presiden menyikapi penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akil diduga menerima suap terkait sengketa pemilukada di Kalimantan Tengah.

Presiden menambahkan, jika berbagai hal terkait pemilu dipermasalahkan lalu dibawa ke MK atau Mahkamah Agung, maka kedua lembaga itu juga harus bersikap profesional dan netral. Dengan demikian, kata dia, demokrasi akan lebih baik dan rakyat tidak dicederai.

"Kita juga akan memiliki kepastian bahwa yang salah ya salah, yang menang ya menang, dan yang kalah ya kalah. Dalam pemilu pasti ada pihak yang menang dan ada yang kalah. Demikian juga dalam pemilihan presiden dan wapres, mari kita tegakkan kehidupan demokrasi yang baik di negeri ini," kata Presiden.

Seperti diberitakan, Akil ditangkap di kediamannya di Perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu ( 2/10/2013 ) malam. Bersama Akil, KPK juga mengamankan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa dan pengusana berinisial CN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, KPK menangkap dua orang lainnya, yakni Bupati Gunung Mas Kalimantan Tengah Hambit Bintih, dan pihak swasta DH di hotel di kawasan Jakarta Pusat.

Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita uang dollar Singapura. Jika dirupiahkan nilainya sekitar Rp 3 miliar. Diduga, suap tersebut terkait sengketa pilkada di Kalimantan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

Nasional
Pemerintah Diminta Lakukan Segala Cara agar Sanksi dari WADA Cepat Dicabut

Pemerintah Diminta Lakukan Segala Cara agar Sanksi dari WADA Cepat Dicabut

Nasional
Aturan Masuk bagi WNI dan WNA ke Indonesia Melalui Penerbangan Internasional...

Aturan Masuk bagi WNI dan WNA ke Indonesia Melalui Penerbangan Internasional...

Nasional
UPDATE 19 Oktober: Positivity Rate Kasus Positif Covid-19 Harian 1,84 Persen

UPDATE 19 Oktober: Positivity Rate Kasus Positif Covid-19 Harian 1,84 Persen

Nasional
UPDATE 19 Oktober: Ada 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Oktober: Ada 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Tambah 50 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 143.049

UPDATE: Tambah 50 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 143.049

Nasional
UPDATE 19 Oktober: 903 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi

UPDATE 19 Oktober: 903 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Kominfo: Hoaks Terkait Vaksin Covid-19 Jumlahnya Ribuan, Paling Banyak Beredar di WhatsApp

Kominfo: Hoaks Terkait Vaksin Covid-19 Jumlahnya Ribuan, Paling Banyak Beredar di WhatsApp

Nasional
Propam Koordinasi dengan Itwasum Polri Terkait Kasus Polisi Banting Mahasiswa di Tangerang

Propam Koordinasi dengan Itwasum Polri Terkait Kasus Polisi Banting Mahasiswa di Tangerang

Nasional
UPDATE 19 Oktober: Ada 6.074 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 19 Oktober: Ada 6.074 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
UPDATE 19 Oktober: 64.008.898 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 19 Oktober: 64.008.898 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 19 Oktober: Total 4.076.541 Kasus Covid-19 Sembuh

UPDATE 19 Oktober: Total 4.076.541 Kasus Covid-19 Sembuh

Nasional
UPDATE: Bertambah 903, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.236.287

UPDATE: Bertambah 903, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.236.287

Nasional
Kadiv Propam Temui Komnas HAM Bahas Penguatan Pengawasan Kinerja Polisi

Kadiv Propam Temui Komnas HAM Bahas Penguatan Pengawasan Kinerja Polisi

Nasional
2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras Sebut Somasi ke Aktivis HAM Jadi Ancaman Baru

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras Sebut Somasi ke Aktivis HAM Jadi Ancaman Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.