Presiden: KPU, Bawaslu, DKPP, MK, MA Harus Netral

Kompas.com - 03/10/2013, 12:52 WIB
Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono KOMPAS.COM/Sandro GatraPresiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono
Penulis Sandro Gatra
|
EditorWisnubrata


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap agar semua lembaga yang mengurusi pemilu, diantaranya Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menjalankan tugas secara profesional dan netral.

"Tidak boleh ada keberpihakan kepada siapapun yang berkompetisi, lurus," kata Presiden saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis ( 3/10/2013 ).

Dalam jumpa pers, Presiden didampingi Menteri Koordinator bidang Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan menteri lainnya.

Hal itu dikatakan Presiden menyikapi penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akil diduga menerima suap terkait sengketa pemilukada di Kalimantan Tengah.

Presiden menambahkan, jika berbagai hal terkait pemilu dipermasalahkan lalu dibawa ke MK atau Mahkamah Agung, maka kedua lembaga itu juga harus bersikap profesional dan netral. Dengan demikian, kata dia, demokrasi akan lebih baik dan rakyat tidak dicederai.

"Kita juga akan memiliki kepastian bahwa yang salah ya salah, yang menang ya menang, dan yang kalah ya kalah. Dalam pemilu pasti ada pihak yang menang dan ada yang kalah. Demikian juga dalam pemilihan presiden dan wapres, mari kita tegakkan kehidupan demokrasi yang baik di negeri ini," kata Presiden.

Seperti diberitakan, Akil ditangkap di kediamannya di Perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu ( 2/10/2013 ) malam. Bersama Akil, KPK juga mengamankan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa dan pengusana berinisial CN.

Selain itu, KPK menangkap dua orang lainnya, yakni Bupati Gunung Mas Kalimantan Tengah Hambit Bintih, dan pihak swasta DH di hotel di kawasan Jakarta Pusat.

Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita uang dollar Singapura. Jika dirupiahkan nilainya sekitar Rp 3 miliar. Diduga, suap tersebut terkait sengketa pilkada di Kalimantan.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

Nasional
UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

Nasional
UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

Nasional
Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Nasional
Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Nasional
Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Nasional
Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Nasional
Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
 Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Nasional
Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Nasional
Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Nasional
Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Nasional
Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

Nasional
Indikator Daerah Siap New Normal, Kasus Covid-19 Turun Lebih dari 50 Persen dalam 2 Minggu

Indikator Daerah Siap New Normal, Kasus Covid-19 Turun Lebih dari 50 Persen dalam 2 Minggu

Nasional
New Normal, Menag Terbitkan Aturan Rumah Ibadah Wajib Punya Surat Bebas Covid-19

New Normal, Menag Terbitkan Aturan Rumah Ibadah Wajib Punya Surat Bebas Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X