Kompas.com - 21/08/2013, 07:41 WIB
Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAMantan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorAna Shofiana Syatiri


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Menteri Keuangan yang kini menjabat Managing Director World Bank Sri Mulyani Indrawati merasa terhormat masuk dalam bursa calon presiden untuk Pemilu 2014. Ia dianggap berbagai pihak memiliki potensi untuk memimpin Indonesia hingga 2019.

Hanya, Ani merasa yang terpenting baginya saat ini adalah komitmennya di Bank Dunia. Menurut dia, komitmen menunjukkan karakter seseorang.

"Kalau saya bekerja, ya bekerja yang sungguh-sungguh. Kalau orang lain melihatnya seperti itu, saya merasa terhormat, saya berterima kasih. Semoga harapannya punya alasan yang baik. Saya akan tetap melakukan tugas secara sungguh-sungguh," kata Ani dalam wawancara dengan Kompas TV di Jakarta beberapa waktu lalu.

Ani mengatakan, menjadi pemimpin negara bukan tugas yang sepele lantaran menyangkut harapan rakyat. Jangankan memimpin negara, memimpin Kementerian Keuangan saja, menurut Ani, sudah luar biasa berat.

Jika dibandingkan dengan negara-negara yang pernah dikunjunginya, Ani menilai mekanisme demokrasi di Indonesia dalam memilih pemimpin sudah baik. Pemilihan calon pemimpin disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi.

"Menurut saya, siapa pun potensi-potensi kandidat yang baik, yang diharapkan masyarakat, tentu saja dia punya kewajiban moral untuk bisa memenuhi harapan itu," kata Ani.

Ketika disinggung adanya dorongan dari internal Partai Demokrat agar dirinya ikut Konvensi Demokrat, Ani menolak berkomentar. "Saya tidak bicara politik kalau dalam kapasitas saya sekarang," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Nasional
Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X