Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Detik-detik Kemerdekaan, KPK Luncurkan "Radio Streaming"

Kompas.com - 17/08/2013, 12:23 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI, Sabtu (17/8/2013), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan radio streaming "KanalKPK". Radio berbasis website tersebut dapat diakses melalui laman www.kpk.go.id/streaming.

"Radio ini setidaknya menjadi salah satu program unggulan KPK. Program yang menurut saya signifikan karena dengan program ini orang bisa lebih mengenal KPK," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja saat meresmikan Radio "KanalKPK" di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Hadir pula dalam acara peresmian ini Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Sekretaris Jenderal KPK Anis Said Basalamah, serta jajaran pejabat KPK lainnya. Radio ini diluncurkan tepat pukul 09.55 WIB, atau pada waktu yang sama saat Presiden pertama RI Soekarno membacakan teks proklamasi 68 tahun silam.

Kini, Radio "Kanal KPK" telah mengudara. Siaran perdananya dilakukan secara langsung (live) pada hari ini di Studio Radio-TV KPK di lantai 3 Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Selanjutnya, "KanalKPK" akan menyajikan siaran langsung streaming selama empat jam, mulai pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB.

Program radio ini akan menginformasikan kinerja KPK serta produk-produk KPK, kampanye antikorupsi, hingga laporan seputar kasus-kasus korupsi.

"Radio KPK tidak hanya kampanyekan program KPK, tapi juga bagaimana nanti dalam pilpres tidak ada money politic. Bisa juga jadi semacam second opinion mengenai pemberitaan-pemberitaan yang ada di luar," kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

Radio "KanalKPK" juga terbuka sebagai penyedia konten siaran untuk radio komunitas, satelit/jaringan, dan radio swasta lainnya. Selain itu, radio ini menerima konten dari radio komunitas dan jaringan antikorupsi untuk memperkaya konten siarannya.

Bambang Widjojanto mengungkapkan, pihaknya telah bekerja sama denga Radio Republik Indonesia serta radio-radio di daerah untuk memperluas lingkup siaran. Nantinya, ada program "KanalKPK" yang akan disiarkan di radio-radio tersebut.

Ke depannya, "KanalKPK" akan dilengkapi dengan video dan gambar. Diharapkan, kata Adnan, keberadaan Radio "KanalKPK" ini dapat menjawab harapan publik agar KPK bisa hadir di semua wilayah Indonesia.

"Setiap bulan kami menerima undangan daerah untuk datang ke sana. Mereka ingin bertemu dengan kita, dialog dengan KPK, berbagi informasi soal membangun Indonesia bebas korupsi, tapi karena kesibukan kami, melalu radio inilah salah satu cara efektif untuk menyapa mereka," ujar Adnan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com