Dapat Penghargaan, Mahfud MD Merasa Tersandera

Kompas.com - 13/08/2013, 21:32 WIB
Mahfud MD KOMPAS/HENDRA A SETYAWANMahfud MD
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD merasa tersandera dengan pemberian tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana oleh negara. Penghargaan itu membuat Mahfud harus terus berbuat baik.

"Orang yang diberikan penghargaan ini karena baik. Oleh karena itu, saya gembira dan merasa tersandera untuk tetap harus baik," kata Mahfud di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Selain Mahfud, 10 orang lain juga mendapat penghargaan sama yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Delapan di antaranya adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Dua orang lainnya, yakni Almh Hj Rahman El Yunusiyyah dan Alm Abdul Rahman Baswedan. Penghargaan untuk keduanya diwakilkan keluarga.

Sudi mengaku bersyukur atas penghargaan itu. Mengenai layak tidaknya dirinya mendapatkan penghargaan, Sudi menyerahkan kepada publik untuk menilai. "Ini tentu lebih memotivasi kita untuk tidak menodai penghargaan yang kita terima," kata Sudi.

Hatta membantah jika ada anggapan penghargaan diberikan karena kedekatan dengan Presiden. Hatta mempersilakan publik untuk menilai kinerjanya selama 13 tahun menjadi menteri.

"Tanpa pemberian penghargaan, pengabdian tidak boleh kendor. Pengabdian perlu dilakukan dengan sepenuhnya," kata Hatta.

Hal senada dikatakan Suryadharma. "Ini kehormatan luar biasa buat saya. Mudah-mudahan penghargaan ini saya jaga dengan sebaik-baiknya supaya tidak ada perilaku yang membuat cacatnya penghargaan," ucap dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X