Pengadaan Formulir Pilkada Jatim Boroskan Anggaran

Kompas.com - 12/08/2013, 22:07 WIB
Khofifah Indar Parawansyah bersama Kuasa Hukumnya Otto Hasibuan seusai menghadiri sidang putusan DKPP, di Jakarta, Rabu (31/7/2013). KOMPAS.com/Indra AkuntonoKhofifah Indar Parawansyah bersama Kuasa Hukumnya Otto Hasibuan seusai menghadiri sidang putusan DKPP, di Jakarta, Rabu (31/7/2013).
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisioner KPU Juri Ardiantoro menyatakan, formulir hasil perolehan suara (C1) Pilkada Jawa Timur bisa dicetak kembali agar memuat nama pasangan calon Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja. Namun, pencetakan kembali itu dinilai memboroskan anggaran penyelenggaraan pilkada.

“Bukan merugikan negara. Faktanya barangnya ada. Itu lebih tepat disebut pembengkakan atau pemborosan. Pasti akan ada anggaran yang harus dikeluarkan lagi untuk mencetak,” ujar Juri di Jakarta, Senin (12/8/2013).

Tetapi, kata dia, pencetakan kembali formulir C1 belum menjadi keputusan pleno rapat KPU. Dia mengatakan, hal itu merupakan pendapatnya sebelum pleno digelar. Rapat pleno akan digelar Selasa (13/8/2013).

Dikatakannya, pencetakan kembali formulir C1 dapat dilakukan karena penambahan pasangan calon merupakan perintah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurutnya, setiap pasangan calon harus mendapat perlakukan sama, yaitu namanya tercantum dalam formulir C1. Hanya memang, katanya, formulir C1 yang sudah tercetak tidak dapat lagi terpakai.


Disampaikannya, Selasa (13/8/2013) esok, pihaknya akan mengidentifikasi persoalan yang timbul dalam penyelenggaraan pilkada Jatim. Dari situ, katanya, akan ditentukan apa yang harus dilakukan KPU pusat sebagai penanggungjawab sementara penyelenggaraan pilkada Jatim.

“Kami mengidentifikasi dulu apa-apa yang diperlukan KPU Pusat sebelum diserahkan kembali ke KPU Provinsi Jatim,” ujarnya.

Selain itu, katanya, KPU akan langsung memonitor pelaksanaan tahapan Pilkada Jatim oleh KPU kabupaten/kota. KPU Pusat mengambil alih peran dan fungsi KPU Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Pilkada, karena tiga anggota KPU setempat diberhentikan setelah sangkaan melanggar kode etik pada saat tahapan pendaftaran peserta Pilkada.

Sebelumnya, DKPP memerintahkan KPU Pusat mengambil alih pelaksanaan tahapan Pilkada Jatim hingga nama pasangan Kofofah-Herman dipastikan tercantum dalam formulir C1. Tetapi kemudian, formulir C1 penyelenggaraan Pilkada Jatim tidak menyertakan nama pasangan Khofifah-Herman, karena KPU Jatim sempat menggagalkan pasangan tersebut sebagai peserta Pilkada.

Dalam lembar tersebut hanya tertulis tiga nama pasangan calon, yaitu pasangan nomor urut Soekarwo -Saifullah Yusuf, Eggi Sudjana-M. Sihat, dan pasangan Bambang DH-Said Abdullah. Sementara pada kolom nomor urut empat hanya terdapat titik-titik.

Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad mengatakan, saat dalam proses akan mencetak berkas formulir C1. Di tengah jalan tahapan, pasangan Khofifah-Herman melayangkan gugatan ke PTUN dan DKPP. Namun, KPU jatim, menurutnya, tidak bisa menunda pencetakan formulir-formulir.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Nasional
Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Nasional
Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Nasional
Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X