Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amir: Penunjukan Patrialis Akbar Sudah Tepat

Kompas.com - 07/08/2013, 10:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhuk dan HAM) Amir Syamsuddin menilai penunjukan Presiden SBY terhadap Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat. Penunjukan Patrialis dinilainya sudah dilakukan dengan transparan.

"Pemerintah telah memproses sejak bulan Maret 2013 melalui koordinasi dengan Menko Polhukam dan dari arahan dari Wapres, dengan mengusulkan Prof Satya Arinanto dan Patrialis Akbar. Sedangkan Prof Maria Farida dicalonkan kembali dari pemerintah," katanya, Rabu (7/8/2013).

Amir mengatakan, pencalonan hakim konstitusi sudah dilaksanakan secara transparan dan partisipatif sesuai Pasal 19 dan Pasal 20 UU MK. Dalam Pasal 20 tentang tata cara seleksi, lanjutnya, disebutkan bahwa pemilihan dan pengajuannya diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang, yaitu Presiden, DPR, dan MA.

"Sebagai contoh pengangkatan hakim MK yang berasal dari MA para LSM tidak pernah ada yang komplain?" ujarnya.

KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin

Amir menambahkan, pemilihan di DPR dilakukan secara terbuka karena harus diputuskan siapa yang akan menentukannya, misalnya Ketua DPR atau Ketua Komisi III. Artinya, mau tidak mau harus diumumkan secara terbuka. Sementara dari pemerintah, pemilihannya merupakan hak prerogatif Presiden.

"Begitu juga (kalau calon) dari MA merupakan kebijakan Ketua MA," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Amir juga menegaskan bahwa Patrialis sudah berhenti dari Partai Amanat Nasional (PAN) sejak 2011 saat menjabat Komisaris Utama PT Bukit Asam.

Oleh karena itu, menurut Amir, penolakan terhadap terpilihnya Patrialis tidak relevan. Apalagi dengan alasan bahwa Patrialis sering mengobral remisi saat menjabat sebagai Menhuk dan HAM akan mengganggu tugasnya sebagai hakim MK nantinya.

"Hakim konstitusi cara bekerja dalam pengujian norma tidak individual, artinya terdapat mekanisme musyawarah untuk menjatuhkan putusan. Berbeda dengan hakim di lingkungan MA," kata Amir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com