Kompas.com - 04/08/2013, 14:39 WIB
Ilustrasi mobil dinas: Sebanyak 40 mobil dan 84 sepeda motor bekas kendaraan dinas berbagai instansi pemerintah dilelang di gedung eks kantor Disperindagkop DIY, Jalan Janti, Yogyakarta, Rabu (9/1/2013).   KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO Ilustrasi mobil dinas: Sebanyak 40 mobil dan 84 sepeda motor bekas kendaraan dinas berbagai instansi pemerintah dilelang di gedung eks kantor Disperindagkop DIY, Jalan Janti, Yogyakarta, Rabu (9/1/2013).
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com
- Koordinator Advokasi Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Maulana menilai penggunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 37/PMK.02/2012.

Menurut dia, menggunakan kendaraan dinas, yang pengadaannya bersumber dari dana APBN, merupakan tindakan yang tidak etis.

"Pengunaan kendaraan dinas untuk mudik tindakan yang tidak etis dan tidak patut karena tidak sesuai dengan peruntukan diadakannya kendaraan dinas tersebut," ujar Maulana melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (4//2013).

Menurut dia, pengadaan kendaraan dinas yang sumber uangnya dari APBN ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sarana transportasi darat untuk pejabat negara, angkutan pegawai, kegiatan operasional kantor atau lapangan. Maka kendaraan dinas bukan untuk kepentingan pribadi.

Hasil penelusuran Fitra, alokasi APBN 2013 untuk pengadaan kendaraan dinas saja mencapai Rp 2,57 triliun. Anggaran tersebut untuk pengadaan 18.502 unit kendaraan dinas yang tersebar dari 87 kementerian maupun lembaga pemerintahan.

Penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi juga dianggap bertentangan dengan asas pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam peraturan tersebut dinyatakan, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Fitra menilai pejabat negara yang mudik dengan kendaraan dinas mau untung sendiri dan tidak tahu malu. Kendaraan dinas itu harusnya digunakan untuk mendukung kerja pelayanan masyarakat, bukan untuk dipamerkan di kampung halaman," ucap Maulana.

Menurut Maulana, jika tidak memiliki kendaraan pribadi sebaiknya memanfaatkan sarana transportasi umum atau menyewa kendaraan. Dalam hal ini, Fitra meminta DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat bertindak tegas uuntuk memanggil kementerian maupun lembaga yang tidak konsisten mengelola aset kendaraan dinas.

Disamping itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga megimbau penggunaan mobil dinas tidak dipakai untuk mudik. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan penggunaan mobil dinas dapat terindikasi korupsi jika pemakaian bahan bakarnya pun dibiayai instansi tersebut.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.