FUI Minta Pemerintah Tidak Membubarkan FPI

Kompas.com - 23/07/2013, 16:59 WIB
Ilustrasi: Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab (tengah), saat berorasi di depan ribuan umat muslim yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) saat unjukrasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (1/3/2011).  TRIBUNNEWS/HERUDINIlustrasi: Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab (tengah), saat berorasi di depan ribuan umat muslim yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) saat unjukrasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (1/3/2011).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad al Khaththath meminta pemerintah tidak terburu-buru merespons tuntutan banyak pihak yang menginginkan pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Dia mengklaim, FPI tidak pernah terlibat dalam bentrokan dengan warga dan tidak pernah mengganggu ketertiban umum.

“Janganlah pemerintah hanya mendengar pemberitaan dari satu pihak saja. Masalahnya, itu (bentrok massa FPI vs warga di Kendal, Jawa tengah) bukan bentrokan yang melibatkan FPI. Justru FPI dikepung preman,” kata Khaththath, saat menemui pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (23/7/2013).

Ia mengatakan, dalam peristiwa yang terjadi pada 17 dan 18 Juli 2013 itu, massa FPI hanya melakukan aksi damai untuk menunjukkan kepada kepolisian bahwa masih ada lokalisasi yang tetap beroperasi selama bulan Ramadhan.

“Itu hanya mau menunjukkan bahwa Alaska (lokalisasi Alas Karet) tetap buka di bulan Ramadhan dan bukanya itu sampai 24 jam,” katanya.

Khaththath menilai, respons Presiden terlalu berlebihan. Menurutnya, respons Presiden yang meminta polisi mengambil tindakan terhadap FPI adalah untuk membangun citra positif.

“Ya, dia hanya mau mencari simpati saja, biar dikira ikut mendukung publik yang ingin FPI bubar,” ujar dia.

Menanggapi permintaaan itu, Kepala Sub-Direktorat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, pemerintah tidak dapat serta merta membubarkan suatu ormas tanpa langkah hukum sesuai regulasi.

“Kami tidak bisa seenaknya membubarkan suatu ormas. Kalaupun akhirnya ditetapkan FPI harus dibubarkan, Bapak-bapak sekalian bisa mengajukan keberatan dengan mengambil langkah hukum lain,” jelas Bahtiar.

FPI vs warga Kendal

Sebelumnya, warga dan massa FPI Temanggung terlibat bentrok di Sukorejo, Kendal, pada Kamis (18/7/2013). Insiden ini berawal dari peristiwa sehari sebelumnya. Rabu (17/7/2013) siang, massa FPI melakukan sweeping di Lokalisasi Sarem dan beberapa tempat hiburan lain di Kecamatan Sukorejo. Mereka datang mengendarai tiga mobil.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lindungi Tenaga Medis, UI Kembangkan Bilik Tes 'Swab'

Lindungi Tenaga Medis, UI Kembangkan Bilik Tes "Swab"

Nasional
Jubir Pemerintah: Upaya Penemuan Vaksin Covid-19 Belum Berhasil

Jubir Pemerintah: Upaya Penemuan Vaksin Covid-19 Belum Berhasil

Nasional
Profil Iman Brotoseno, Sutradara Film yang Jadi Dirut TVRI Gantikan Helmy Yahya

Profil Iman Brotoseno, Sutradara Film yang Jadi Dirut TVRI Gantikan Helmy Yahya

Nasional
UPDATE 26 Mei: 415 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi, hingga 27 Pasien Meninggal

UPDATE 26 Mei: 415 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi, hingga 27 Pasien Meninggal

Nasional
Saat Pemerintah Persiapkan Fase New Normal di Tengah Pandemi Covid-19

Saat Pemerintah Persiapkan Fase New Normal di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Mahfud Dapat Meme 'Corona is Like Your Wife' dari Luhut, Apa Artinya?

Mahfud Dapat Meme "Corona is Like Your Wife" dari Luhut, Apa Artinya?

Nasional
Ini Indikator Daerah Siap Terapkan New Normal Menurut Gugus Tugas Covid-19

Ini Indikator Daerah Siap Terapkan New Normal Menurut Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19, Pemerintah Siapkan 2 Menara di Wisma Karantina Pademangan

Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19, Pemerintah Siapkan 2 Menara di Wisma Karantina Pademangan

Nasional
Mahfud MD: Kematian akibat Kecelakaan Lalu Lintas 9 Kali Lebih Banyak dari Corona

Mahfud MD: Kematian akibat Kecelakaan Lalu Lintas 9 Kali Lebih Banyak dari Corona

Nasional
Cegah Covid-19, Mesir Tak Gelar Shalat Idul Fitri di Masjid atau Lapangan

Cegah Covid-19, Mesir Tak Gelar Shalat Idul Fitri di Masjid atau Lapangan

Nasional
Kasus Covid-19 Turun 5 Hari Berturut-turut, Puncak Pandemi Sudah Lewat?

Kasus Covid-19 Turun 5 Hari Berturut-turut, Puncak Pandemi Sudah Lewat?

Nasional
Dewas Tunjuk Iman Brotoseno Jadi Dirut TVRI

Dewas Tunjuk Iman Brotoseno Jadi Dirut TVRI

Nasional
Dewas Akan Lantik Dirut PAW TVRI, Komite Penyelamat: Langgar Aturan dan Etika

Dewas Akan Lantik Dirut PAW TVRI, Komite Penyelamat: Langgar Aturan dan Etika

Nasional
Mal di Bekasi Diizinkan Beroperasi, Ridwan Kamil: Bukan Pelonggaran PSBB, tapi Adaptasi

Mal di Bekasi Diizinkan Beroperasi, Ridwan Kamil: Bukan Pelonggaran PSBB, tapi Adaptasi

Nasional
KPU Prediksi Biaya Pilkada 2020 Meningkat jika Digelar di Masa Pandemi

KPU Prediksi Biaya Pilkada 2020 Meningkat jika Digelar di Masa Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X