Pemilu 2014, KPU Gunakan Logistik Bekas

“Saya prediksi kekurangan bilik suara dan kotak suara (untuk Pemilu 2014) tidak sampai 40 persen,” kata anggota KPU Arief Budiman kepada Kompas.com, Selasa (16/7/2013).

Arief mengatakan, penyusutan logistik pemilu disebabkan banyak KPU daerah yang tidak memiliki gudang penyimpanan. Meski kotak dan bilik suara terbuat dari bahan alumunium, keduanya masih tetap rusak karena disimpan diluar kantor KPU daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, KPU lantas melakukan inovasi untuk membuat kotak dan bilik suara dari bahan sekali pakai. Tujuannya, agar KPU daerah tidak perlu menyediakan atau menyewa gudang untuk menyimpan logistik pemilu.

“Untuk kotak suara rencananya akan dibuat dari bahan plastik, sedangkan bilik suara dari bahan kardus. Tujuannya agar menghemat anggaran juga dan tidak perlu mengeluarkan biaya penyimpanan dan perawatan,” katanya.

Seperti diketahui, kebutuhan kotak dan bilik suara untuk Pemilu 2014 masing-masing diprediksi mencapai 2,2 juta. Hal itu berdasarkan pada perhitungan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang diprediksi mencapai 540 ribu. Sementara, kebutuhan kotak dan bilik suara untuk setiap TPS masing-masing empat unit.

“Saat ini, berdasarkan hasil inventaris KPU, jumlah kotak suara yang ada 1,9 juta, sedangkan bilik suara ada 1,5 juta,” kata Kepala Biro Logistik KPU, Boradi, saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/7/2013).

Untuk pengadaan logistik tersebut, KPU telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 800 miliar untuk memproduksinya. Kendati demikian, anggaran tersebut tidak hanya untuk memproduksi kotak dan bilik suara saja, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan logistik lainnya.

Tak Ada Tempat

Secara terpisah, Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, tak menampik banyak sisa logistik Pemilu 2009 yang rusak. Hal itu disebabkan tidak adanya anggaran yang dialokasikan untuk menyimpan dan merawat logistik pemilu.

"Kami tidak memiliki anggaran untuk membangun gudang penyimpanan sisa kotak dan bilik suara. Begitu juga dengan anggaran untuk menyewa gudang," kata Sumarno, Senin (15/7/2013).

Bahkan, katanya, untuk mengantisipasi masalah itu tak jarang KPU daerah terpaksa harus menyimpan logistik pemilu tersebut di sekolah-sekolah atau di kecamatan. “Tapi untuk saat ini, seluruh logistik itu sudah ditarik ke KPU kabupaten/kota,” katanya.

Ketua KPUD Jakarta Selatan, Muhamad Ikbal, mengatakan hal senada. Seluruh logistik yang digunakan pada Pemilu 2009 disimpan di dua tempat, yaitu di kantor KPUD Jakarta Selatan dan di salah satu sekolah dasar di kawasan Pengadegan, Jakarta Selatan.

“Kalau yang disimpan di SD itu, kami meminjam aset Pemkot Jakarta Selatan. Karena kami tidak ada anggaran untuk menyewa gedung,” kata Ikbal saat ditemui di Kantor KPUD Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2013).

Ikbal mengatakan, dari sekitar 11 ribu kotak suara yang dimiliki KPUD Jaksel, hanya tersisa 70 persen saja.

“Persoalan logistik ini adalah persoalan sendiri. Persoalan selanjutnya adalah pascapemilu. Mau ditaruh dimana logistik ini? Sementara anggaran penyimpanan dan perawatan tidak ada,” ujarnya.

Ikbal berharap agar ke depannya ada kebijakan pusat yang dapat mengaggarkan pembangunan kantor KPUD. Tidak hanya sebatas kantor sekretariat saja, melainkan juga terintegrasi dengan gudang untuk penyimpanan logistik. “Memang ada anggaran untuk pembangunannya, tetapi tidak ada anggaran untuk tanahnya,” katanya.