Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada Anggaran Gudang, Sisa Logistik Pemilu "Tercecer"

Kompas.com - 16/07/2013, 10:58 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA-KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumarno mengatakan, tak ada alokasi anggaran untuk gudang penyimpannan logistik pemilu yang tak habis pakai. Logistik tak habis pakai itu, di antaranya, kotak suara dan bilik suara. Tak adanya gudang penyimpanan menyebabkan sisa logistik tak terkontrol dengan baik. 

"Kami tidak memiliki anggaran untuk membangun gudang penyimpanan sisa kotak dan bilik suara. Begitu juga dengan anggaran untuk menyewa gudang," kata Sumarno, Senin (15/7/2013).

Sisa logistik itu "tercecer" dan berada di sejumlah  wilayah sehingga tak bisa didata dengan baik kondisinya saat ini.

"Kami tidak tahu apakah kotak dan bilik suara hilang atau diambil oleh pemulung," ujar Sumarno.

Ia menambahkan, saat ini, KPU DKI Jakarta sedang menginventarisasi sisa-sisa logistik Pemilu 2009 yang juga digunakan pada Pilkada DKI Jakarta yang lalu. Logistik yang layak pakai nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan logistik Pemilu 2014. Jika ada selisih, itu akan dilaporkan ke KPU Pusat untuk dipenuhi. 

Saat ini, sisa logistik disimpan di sejumlah tempat, seperti ruang kosong di beberapa KPU kotamadya, kantor wali kota, bahkan di sekolah. 

Di antara berbagai kantor KPU tingkat kotamadya di Jakarta, hanya kantor KPU Jakarta Timur yang memiliki gudang penyimpanan yang layak.

"Karena kantor kami baru dibangun, kami memiliki ruang penyimpanan yang lebih representatif dibandingkan dengan yang lainnya," kata anggota KPU Jakarta Timur, Wage Wardana.

Sementara itu, KPU Pusat sedang menginventarisasi sisa-sisa logistik yang layak pakai untuk Pemilu 2014. Untuk mengadakan pesta demokrasi yang digelar tahun depan tersebut, KPU Pusat menganggarkan Rp 4,9 triliun untuk membeli kebutuhan logistik, seperti kotak suara, bilik suara, surat suara, hingga distribusi logistik ke tiap-tiap daerah.

Harga kotak suara diperkirakan sekitar Rp 200.000 per buah, sementara harga bilik suara berkisar antara Rp 50.000-60.000 per buah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com