Kompas.com - 12/07/2013, 20:53 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Pandangan internal Partai Golkar terbelah tiga terkait waktu penetapan calon wakil presiden yang akan mendampingi Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie sebagai calon presiden di Pemilu 2014.

Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham mengatakan, ada masukan agar Ical menetapkan cawapres saat ini. Pandangan lain, Ical diminta menyampaikan usulan cawapres dalam Rapat Pimpinan Nasional pada Oktober 2013. Pandangan terakhir ditetapkan setelah pemilu legislatif 2014 agar dapat mengetahui kekuatan Golkar.

Idrus menjelaskan, hasil keputusan Rapimnas ke III tahun 2012, Ical hanya diminta mengusulkan cawapres di Rapimnas setelah memperhatikan aspirasi yang berkembang di internal Golkar dan situasi sosial politik. Tidak ditentukan di Rapimnas kapan nama cawapres diusulkan.

"Jadi apa pun desakan dari luar, semua kembali ke Pak Ical," kata Idrus seusai acara buka puasa bersama keluarga besar Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (12/7/2013) malam.

Idrus menambahkan, sampai saat ini, banyak tokoh yang diusulkan oleh internal Golkar. Mereka di antaranya Sultan Hamengkubuwono X, Pramono Edhie Wibowo, Mahfud MD, Prabowo Subianto, Irman Gusman, hingga Joko Widodo.

Tentunya, kata Idrus, Ical akan melakukan kajian untuk menentukan pasangan. Salah satu acuan Ical nantinya ialah hasil survei. "Kita ingin siapa pun yang dipilih akan memberikan kontribusi dalam pemenangan di pilpres," pungkas mantan anggota DPR itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Nasional
Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Nasional
Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Nasional
Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan 'Bermain' Tambang di Papua

Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan "Bermain" Tambang di Papua

Nasional
KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Nasional
Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Nasional
Wapres Sebut Salah Satu Cara Tangani Pandemi adalah Terus Terapkan Protokol Kesehatan

Wapres Sebut Salah Satu Cara Tangani Pandemi adalah Terus Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Cegah Peningkatan Kasus Covid-19, Wapres: Indonesia Tidak Mau Kecolongan Lagi

Cegah Peningkatan Kasus Covid-19, Wapres: Indonesia Tidak Mau Kecolongan Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.