Soal Cawapres, Internal Golkar Terbelah 3

Kompas.com - 12/07/2013, 20:53 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Pandangan internal Partai Golkar terbelah tiga terkait waktu penetapan calon wakil presiden yang akan mendampingi Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie sebagai calon presiden di Pemilu 2014.

Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham mengatakan, ada masukan agar Ical menetapkan cawapres saat ini. Pandangan lain, Ical diminta menyampaikan usulan cawapres dalam Rapat Pimpinan Nasional pada Oktober 2013. Pandangan terakhir ditetapkan setelah pemilu legislatif 2014 agar dapat mengetahui kekuatan Golkar.

Idrus menjelaskan, hasil keputusan Rapimnas ke III tahun 2012, Ical hanya diminta mengusulkan cawapres di Rapimnas setelah memperhatikan aspirasi yang berkembang di internal Golkar dan situasi sosial politik. Tidak ditentukan di Rapimnas kapan nama cawapres diusulkan.

"Jadi apa pun desakan dari luar, semua kembali ke Pak Ical," kata Idrus seusai acara buka puasa bersama keluarga besar Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (12/7/2013) malam.

Idrus menambahkan, sampai saat ini, banyak tokoh yang diusulkan oleh internal Golkar. Mereka di antaranya Sultan Hamengkubuwono X, Pramono Edhie Wibowo, Mahfud MD, Prabowo Subianto, Irman Gusman, hingga Joko Widodo.

Tentunya, kata Idrus, Ical akan melakukan kajian untuk menentukan pasangan. Salah satu acuan Ical nantinya ialah hasil survei. "Kita ingin siapa pun yang dipilih akan memberikan kontribusi dalam pemenangan di pilpres," pungkas mantan anggota DPR itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Nasional
Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Nasional
Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Nasional
Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X