Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Bisa Berkoalisi dengan Nasdem

Kompas.com - 12/07/2013, 18:25 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical dan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dalam acara buka puasa bersama di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, beberapa hari lalu. Pertemuan itu lalu dikaitkan dengan rencana koalisi kedua parpol di Pemilu 2014. Bagaimana tanggapan Ical?

"Belum ada ke sana (koalisi). Kemungkinan tetap ada," kata Ical sebelum acara buka puasa bersama dengan keluarga besar Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (12/7/2013).

Ical mengatakan, kedatangannya ke DPP Nasdem untuk memenuhi undangan silatuhrahim. Sebagai umat Islam, kata dia, diwajibkan untuk silatuhrahim agar panjang umur dan banyak rezeki, apalagi silatuhrahim di bulan puasa.

Jika pertemuan itu dikaitkan dengan politik 2014, Ical memilih tak berkomentar. "Saat ditanya apakah mungkin (berkoalisi), jawabnya mungkin. Apakah pasti, jawabnya belum pasti," ucap bakal calon presiden dari Golkar tersebut.

Ical menambahkan, dalam demokrasi, semua parpol tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Pihaknya masih menunggu hasil Pileg 2014. Jika hasil pileg ternyata Golkar mampu mengusung capres-cawapres sendiri, kata Ical, belum tentu Golkar tidak berkoalisi.

"Seperti Partai Demokrat menang 21 persen (Pemilu 2009 ). Beliau (Susilo Bambang Yudhoyono) memutuskan sendiri wakilnya Bapak Boediono. Tetapi, Presiden memutuskan berkoalisi dengan yang lain kan," pungkas Ical.

Seperti diberitakan, awalnya Ical dan Surya Paloh sama-sama di Golkar. Setelah 43 tahun berada di Golkar, Surya lalu keluar. Keputusan keluar itu setelah membentuk organisasi masyarakat Nasional Demokrat disusul Partai Nasdem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com