Kompas.com - 05/07/2013, 14:21 WIB
Warga berunjuk rasa menuntut pengawasan penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2013). Pengunjuk rasa menilai BLSM yang disalurkan selama empat bulan tersebut rawan diselewengkan dan dikorupsi dan jadi konsumsi politik. Warta Kota/Henry LopulalanWarga berunjuk rasa menuntut pengawasan penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2013). Pengunjuk rasa menilai BLSM yang disalurkan selama empat bulan tersebut rawan diselewengkan dan dikorupsi dan jadi konsumsi politik.
Penulis Jodhi Yudono
|
EditorJodhi Yudono

Entahlah bagaimana cara mereka memetakan warga yang miskin itu.

Kawan saya, Dimas Mukhlis, di dalam akun Facebook-nya menulis begini, "BLSM , lagi-lagi bikin kisruh dan kegaduhan sosial di masyarakat, banyak orang mampu menerima BLSM mulai dari lurah, pensiunan, sampai juragan batik yang mempunyai 2 mobil dan berumah mewah. Sementara banyak warga miskin yang sudah jompo tidak terima apa-apa. Terus ke mana saja selama ini Pemerintah bekerja? Data orang miskin kok diambilkan data orang miskin 3 tahun yang lalu dari BPS, terus apa gunanya pemerintah mempunyai RT, RW, dan lurah tidak diajak rembugan tentang warganya yg miskin? Inilah bukti pemerintah selama ini telah buta mata sekaligus buta hati tentang warganya."

Seperti Dimas Mukhlis yang galau dengan pembagian BLSM yang tak tepat sasaran, Juha pun merasai kecemasan atas masa depan bangsa ini. Menurutnya, BLSM bukan saja menghina kemanusiaan kita, melainkan juga mengajari orang untuk selalu tergantung pada pemberian serta mematikan daya hidup.

Padahal, jika kita mengacu pada kriteria orang miskin versi pemerintah yang mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS), setidaknya ada 14 syarat seseorang disebut sebagai warga miskin.

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi untuk masing-masing anggota keluarga.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu berkualitas rendah.
3. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah.
4. Fasilitas jamban tidak ada, atau ada tetapi dimiliki secara bersama-sama dengan keluarga lain.
5. Sumber air untuk minum/memasak berasal dari sumur/mata air tak terlindungi, air sungai, danau, atau air hujan.
6. Sumber penerangan di rumah bukan listrik.
7. Bahan bakar yang digunakan memasak berasal dari kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
8. Dalam seminggu tidak pernah mengonsumsi daging, susu, atau hanya sekali dalam seminggu.
9. Dalam setahun paling tidak hanya mampu membeli pakaian baru satu stel.
10. Makan dalam sehari hanya satu kali atau dua kali.
11. Tidak mampu membayar anggota keluarga berobat ke puskesmas atau poliklinik.
12. Pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan setengah hektar, buruh tani, kuli bangunan, tukang batu, tukang becak, pemulung, atau pekerja informal lainnya dengan pendapatan maksimal Rp600 ribu per bulan.
13. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga bersangkutan tidak lebih dari SD.
14. Tidak memiliki harta senilai Rp 500.000, seperti tabungan, perhiasan emas, TV berwarna, ternak, sepeda motor (kredit/non-kredit), kapal motor, tanah, atau barang modal lainnya.

Nah, jika melihat pada syarat nomor 14, kita pun bertanya-tanya, lantas siapakah mereka yang antre dengan berkendara motor dan di leher atau pergelangan tangannya terikat kalung atau gelang emas?

"Mungkin saja mereka menyewa ojek," ucap Kokom saat mendengar cerita Juha.
"Mungkin juga, atau mungkin juga mereka diantar oleh saudara-saudaranya yang memiliki motor. Lah, tapi yang pakai kalung emas itu gimana?" tanya Juha.
"Mungkin kalung pinjaman, Bang," Kokom menjawab sekenanya.
"Ah elo Kom, ngapain mereka pake malu-malu segala pas kalungnya disorot kamera TV?"
"Iye sih Bang. Trus kenapa mereka mau menerima uang bantuan itu ya, Bang?"
"Kalau benar mereka memiliki motor, memiliki perhiasan emas, tapi masih mau menerima bantuan, berarti mereka masuk ke golongan orang-orang serakah."
"Iye Bang, amit-amit dah. Bukannya lebih baik kita memberi ketimbang diberi yak?"
"Tapi bukan salah mereka juga kali, Bang. Salah yang memasukkan mereka ke golongan orang miskin."
"Iya Kom, dan konon bukan cuma salah sasaran kayak orang-orang bermotor dan berkalung itu, tapi banyak penerima BLSM yang sudah meninggal, tidak dikenal, dan memiliki alamat yang tidak jelas. Di Yogyakarta, ada 527 Kartu Pengendali Sosial (KPS) yang gagal diantarkan."
"Duh, kok bisa parah gitu ya, Bang?"

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Juha cuma tersenyum kecut. Dalam diam, Juha pun mulai curiga, ini semua pasti terjadi lantaran kesalahan data yang tidak tepat, sehingga membuat distribusi BLSM menjadi salah sasaran. Maka, tak heran jika yang antre adalah mereka yang berkendara motor dan berhiaskan emas.

Hmmm... soal data-mendata, rasanya kita memang selalu kacau. Tak cuma urusan BLSM saja, urusan lainnya yang kerap kisruh gara-gara data yang salah adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tiap pemilu, pilpres, dan pilkada. Ujung dari persoalan ini pastilah lantaran mereka yang memberi perintah untuk menghimpun data, mengumpulkan, dan menyampaikan data adalah manusia-manusia tidak beramanah, tidak bersungguh-sungguh, dan jauh dari yang disebut bertanggung jawab.

"Tapi, andaipun salah data, kenapakah mereka yang mampu secara ekonomi masih juga mau menerima bantuan," kata Juha dalam hati.

Halaman:
Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

    Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

    Nasional
    Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

    Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

    Nasional
    Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

    Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

    Nasional
    Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

    Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

    Nasional
    UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

    UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

    Nasional
    Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

    Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

    Nasional
    KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

    KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

    Nasional
    Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

    Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

    Nasional
    Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

    Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

    Nasional
    Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

    Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

    Nasional
    Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

    Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

    Nasional
    Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

    Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

    Nasional
    Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

    Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

    Nasional
    Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

    Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.