Kompas.com - 27/06/2013, 17:15 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato politiknya dalam acara bedah buku karyanya yang berjudul Masa Depan Indonesia, Bunga Rampai Tantangan Bangsa, di Ruang Puri Agung Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (30/5/2013). Prabowo menyampaikan pandangannya tentang strategi besar pembangunan bangsa dengan tema Membangun Kembali Indonesia Raya berdasarkan Konstitusi. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA DANY PERMANAKetua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato politiknya dalam acara bedah buku karyanya yang berjudul Masa Depan Indonesia, Bunga Rampai Tantangan Bangsa, di Ruang Puri Agung Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (30/5/2013). Prabowo menyampaikan pandangannya tentang strategi besar pembangunan bangsa dengan tema Membangun Kembali Indonesia Raya berdasarkan Konstitusi. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Joko Widodo masih menjadi figur dengan elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden. Hal itu tergambar dari survei sejumlah lembaga, termasuk yang dilakukan Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia. Ketika responden diajukan pertanyaan, "Jika pemilihan Presiden diselenggarakan hari ini dengan tokoh-tokoh berikut sebagai calon, siapakah yang Anda pilih?", jawaban tertinggi jatuh pada Joko Widodo alias Jokowi.

Namun, jika nama Jokowi tak masuk dalam daftar kandidat, maka Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjadi jawaranya. Survei LIPI ini dilakukan pada 10-31 Mei 2013.

"Prabowo Subianto selalu unggul berhadapan dengan tokoh lain mana pun, kecuali jika Joko Widodo 'hadir'. Jokowi selalu berada di peringkat pertama," ujar Koordinator Survei Pusat Penelitian Politik LIPI, Wawan Ichwanuddin, di gedung Widya Graha LIPI , Kamis (27/6/2013).

Prabowo dipilih 14,2 persen responden. Kemudian disusul Aburizal Bakrie dengan 9,4 persen, disusul Megawati Soekarnoputri 9,3 persen. Elektabilitas tokoh di bawah Megawati yaitu Jusuf Kalla dengan 4,2 persen, Rhoma Irama 3,5 persen, Wiranto 3,4 persen, dan Mahfud MD 1,9 persen. Adapun Hatta Rajasa, Surya Paloh, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan 1,2 persen. Responden yang tidak menjawab yakni 22,9 persen.

"Prabowo Subianto dan Joko Widodo secara konsisten berada di peringkat atas daftar tokoh yang paling banyak dipilih oleh responden survei ini. Baik dalam daftar terbuka maupun dalam short list tokoh-tokoh potensial yang akan maju dalam Pilpres 2014," kata Wawan.

Sementara itu, peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris, mengatakan, tingginya angka responden yang tidak menjawab atau memilih menunjukkan miskinnya sosok capres yang potensial dan populer. Selain itu, menurut dia, Jokowi sebaiknya tidak usah terburu-buru dicalonkan sebagai presiden.

"Jokowi di Jakarta masih hitungan bulan. Apakah kita membiarkan dia jadi kandidat presiden? Kita buktikan dulu kemampuannya mengatasi transportasi publik, macet, banjir, dan sebagainya," kata Haris.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, pilihan masyarakat terhadap calon presiden cenderung berubah-ubah. Hal ini karena nilai plus dan minus para capres menjadi pertimbangan pemilih. Belum ada capres yang dinilai benar-benar ideal dan mampu memimpin bangsa Indonesia.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

    Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

    Nasional
    YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

    YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

    Nasional
    Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

    Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

    Nasional
    Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

    Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

    Nasional
    Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

    Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

    Nasional
    Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

    Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

    [POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

    Nasional
     Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

    Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

    Nasional
    Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

    Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

    Nasional
    Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

    Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

    Nasional
    Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

    Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

    Nasional
    Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

    Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

    Nasional
    Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

    Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

    Nasional
    Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

    Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

    Nasional
    Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

    Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X