Kompas.com - 26/06/2013, 20:28 WIB
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Sekretaris Jenderal Nahdlatul Ulama (NU), Enceng Sobirin mengatakan titik terlemah RUU Ormas ada pada definisi ormas yang tercantum pada pasal 1. Pasal tersebut dianggap menyeragamakan bentuk ormas, perkumpulan, yayasan, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Padahal masing-masing memiliki ciri dan budaya organisasi yang berbeda-beda.

“Soal definisi, merupakan ttitik terlemah tentang rancangan undang-undang ini,” ujar Enceng dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Rabu (26/6/2013).

Di dalam pertemuan ini, hadir Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain, dan seluruh pimpinan fraksi. Sementara dari kalangan ormas hadir perwakilan dari Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI). Pertemuan dilakukan setelah RUU Ormas ditunda pengesahannya karena banyak penolakan dari ormas-ormas besar.

Menurut Enceng, seharusnya ada pemisahan definisi untuk organisasi yang berbentuk perkumpulan, yayasan, hingga LSM. Selain itu, Enceng juga meminta agar posisi ormas-ormas yang sudah ada sebelum masa kemerdekaan mendapatkan definisi khusus. Ormas-ormas seperti Nahdlatul Ulama, Muhmmadiyah, Sarikat Islam, dinilai tidak wajar jika harus disamakan dengan organisasi massa yang baru saja muncul.

“Ada perbedaan sejarah dan motif yang harus dihormati bangsa ini,” tutur Enceng.

Ia pun menilai setiap bentuk organisasi seharusnya diatur dengan undang-undang sendiri dan tidak disatukan dengan RUU Ormas. “Misalnya perlu ada Undang-undang LSM, Undang-undang lembaga asing,” katanya.

NU, ungkap Enceng, menerima semangat dari pembentukan RUU Ormas yang ingin menertibkan ormas-ormas nakal hingga ormas asing. NU juga menerima sejumlah pasal yang ada di dalam RUU Ormas.

“Kami dukung asalkan ormas Muhammadiyah, dan NU tidak dicampurkan dengan LSM apalagi dengan lembaga asing atau perkumpulan dan yayasan. Dari logiak undang-undang yang ada ini, menjadi sangat memalukan kalau sampai dicampuradukkan,” tukas Enceng.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

Nasional
PDI-P: Mbak DPP Ketua Bidang Politik

PDI-P: Mbak DPP Ketua Bidang Politik

Nasional
PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

Nasional
UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

Nasional
Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

Nasional
Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

Nasional
PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

Nasional
Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

Nasional
PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
Mendag Zulhas Perintahkan DMO Minyak Sawit Dinaikkan

Mendag Zulhas Perintahkan DMO Minyak Sawit Dinaikkan

Nasional
Muncul Subvarian Omicron BA.2.75, Kemenkes: Tetap Waspada

Muncul Subvarian Omicron BA.2.75, Kemenkes: Tetap Waspada

Nasional
Anggota Komisi III Berharap Revisi UU Narkotika Dapat Ubah Pandangan Masyarakat soal Ganja Medis

Anggota Komisi III Berharap Revisi UU Narkotika Dapat Ubah Pandangan Masyarakat soal Ganja Medis

Nasional
Melihat Tren Kenaikan Covid-19 yang Diprediksi Jokowi Capai Puncak pada Juli Ini

Melihat Tren Kenaikan Covid-19 yang Diprediksi Jokowi Capai Puncak pada Juli Ini

Nasional
Sebut Megawati Tak Memungkinkan Aktif Keliling Lagi, Puan: Kita Jaga Kesehatannya

Sebut Megawati Tak Memungkinkan Aktif Keliling Lagi, Puan: Kita Jaga Kesehatannya

Nasional
Indonesia-UEA kerja Sama CEPA, Mendag Zulhas: Sangat Menguntungkan, Tarif Ekspor Jadi Nol Persen

Indonesia-UEA kerja Sama CEPA, Mendag Zulhas: Sangat Menguntungkan, Tarif Ekspor Jadi Nol Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.