Kompas.com - 26/06/2013, 10:09 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Koripsi (KPK), Bambang Widjojanto. KOMPAS/ALIF ICHWANWakil Ketua Komisi Pemberantasan Koripsi (KPK), Bambang Widjojanto.
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com— Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengungkapkan, hasil penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK di kantor Bank Indonesia sejak Selasa (25/6/2013) hingga Rabu (26/6/2013) dini hari sangat berguna bagi kualitas penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) Bank Century. Bambang mengatakan, hasil penggeledahan di kantor BI dapat mendukung proses penyidikan sehingga kasus Century dapat diungkap lebih utuh.

"Hasil penggeledahan ini sangat berguna sekali bagi kualitas proses penyidikan yang tengah berlangsung untuk ungkap lebih utuh kasus Century," kata Bambang melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com. Namun, Bambang tidak mengungkapkan lebih jauh mengenai hasil penggeledahan tersebut.

Dia juga mengatakan, pimpinan KPK memberikan apresiasi yang luar biasa kepada tim penyidik yang tergabung dalam satuan tugas kasus Century.

"Serta seluruh tim yang melakukan penggeledahan di BI secara amanah dan profesional," ujarnya.

Menurut Bambang, penggeledahan di kantor BI berlangsung selama kurang lebih 20 jam.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO Penyidik KPK membawa sejumlah barang dari penggeledahan yang dilakukan di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (26/6/2013), terkait kasus Bank Century.

Tim penyidik KPK mulai menggeledah pada Selasa (25/6/2013) sekitar pukul 09.00 WIB dan baru selesai pada Rabu (26/6/2013) sekitar pukul 05.30 WIB. Penggeledahan ini merupakan penggeledahan pertama terkait kasus Century. KPK menurunkan 45 lebih personel untuk menggeledah kantor BI tersebut. Tim KPK yang datang melakukan penggeledahan mencari dokumen untuk melengkapi pemeriksaan KPK dalam kasus Bank Century. Kedatangan tim KPK pun dilengkapi dengan surat perintah penyidikan (sprindik).

Dari informasi yang diterima Kompas.com, penggeledahan dilakukan di empat direktorat di BI, di antaranya Direktorat Moneter dan Direktorat Pengawasan Perbankan. Dalam kasus dugaan korupsi bail out Bank Century, KPK menetapkan Budi sebagai tersangka atas dugaan menyalahgunakan kewenangannya sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Saat menjabat sebagai Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia, Budi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pemberian FPJP untuk Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

Terkait penyidikan kasus ini, sejumlah saksi telah diperiksa, di antaranya mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan, hasil pemeriksaan Sri Mulyani yang berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat, tersebut sangat memuaskan. KPK memperoleh keterangan Sri yang belum pernah dia sampaikan pada proses penyelidikan tahun sebelumnya. Diharapkan, keterangan Sri ini dapat mengungkapkan aktor intelektual kasus Century. 

Mencari buku besar

Dalam penggeledahan ini, KPK mencari buku besar BI yang berisi catatan transaksi aliran dana terkait pemberian dana talangan ke Bank Century.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengungkapkan, pencarian buku besar atau log book berisi catatan transaksi dan aliran dana terkait pemberian dana talangan Bank Century sebenarnya sudah dilakukan KPK sejak lama. Penggeledahan kemarin, lanjut Adnan, salah satunya dalam rangka mencari buku besar BI tersebut.

"Ada buku besar BI yang sedang dicari. Informasinya itu berisi catatan-catatan aliran dana terkait pemberian dana talangan ke Bank Century. Ke mana saja aliran dana tersebut," kata Pandu di sela pertemuan Senior Official Meeting Asia Pacific Economic Cooperation (SOM APEC) Anti-Corruption and Transparency Working Group di Medan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mantan Bupati Buru Selatan Diduga Tentukan Pemenang Proyek hingga Terima Suap Rp 10 Miliar

    Mantan Bupati Buru Selatan Diduga Tentukan Pemenang Proyek hingga Terima Suap Rp 10 Miliar

    Nasional
    7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat, Ini Daftarnya

    7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat, Ini Daftarnya

    Nasional
    Saat Wakil Rakyat Ramai-ramai Kutuk Aksi Bupati Langkat Soal Kerangkeng hingga Perbudakan

    Saat Wakil Rakyat Ramai-ramai Kutuk Aksi Bupati Langkat Soal Kerangkeng hingga Perbudakan

    Nasional
    KPK Klaim Selamatkan Keuangan Negara Rp 114 Triliun Selama 2021

    KPK Klaim Selamatkan Keuangan Negara Rp 114 Triliun Selama 2021

    Nasional
    Kronologi Dugaan Suap Rekayasa Pajak yang Dilakukan 2 Mantan Pejabat Ditjen Pajak

    Kronologi Dugaan Suap Rekayasa Pajak yang Dilakukan 2 Mantan Pejabat Ditjen Pajak

    Nasional
    Kejagung Pastikan Pengusutan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Berproses, Beberapa Saksi TNI Diperiksa

    Kejagung Pastikan Pengusutan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Berproses, Beberapa Saksi TNI Diperiksa

    Nasional
    Kejagung Periksa 4 Saksi Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

    Kejagung Periksa 4 Saksi Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

    Nasional
    Gugatan Praperadilan Direktur PT Loco Montrado terhadap KPK Dikabulkan

    Gugatan Praperadilan Direktur PT Loco Montrado terhadap KPK Dikabulkan

    Nasional
    Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

    Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

    Nasional
    Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

    Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

    Nasional
    Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

    Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

    Nasional
    Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

    Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

    Nasional
    Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

    Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

    Nasional
    Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

    Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

    Nasional
    Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

    Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.