KPK: Hasil Penggeledahan di BI Berguna Ungkap Kasus Century

Kompas.com - 26/06/2013, 10:09 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Koripsi (KPK), Bambang Widjojanto. KOMPAS/ALIF ICHWANWakil Ketua Komisi Pemberantasan Koripsi (KPK), Bambang Widjojanto.
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com— Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengungkapkan, hasil penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK di kantor Bank Indonesia sejak Selasa (25/6/2013) hingga Rabu (26/6/2013) dini hari sangat berguna bagi kualitas penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) Bank Century. Bambang mengatakan, hasil penggeledahan di kantor BI dapat mendukung proses penyidikan sehingga kasus Century dapat diungkap lebih utuh.

"Hasil penggeledahan ini sangat berguna sekali bagi kualitas proses penyidikan yang tengah berlangsung untuk ungkap lebih utuh kasus Century," kata Bambang melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com. Namun, Bambang tidak mengungkapkan lebih jauh mengenai hasil penggeledahan tersebut.

Dia juga mengatakan, pimpinan KPK memberikan apresiasi yang luar biasa kepada tim penyidik yang tergabung dalam satuan tugas kasus Century.

"Serta seluruh tim yang melakukan penggeledahan di BI secara amanah dan profesional," ujarnya.

Menurut Bambang, penggeledahan di kantor BI berlangsung selama kurang lebih 20 jam.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO Penyidik KPK membawa sejumlah barang dari penggeledahan yang dilakukan di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (26/6/2013), terkait kasus Bank Century.

Tim penyidik KPK mulai menggeledah pada Selasa (25/6/2013) sekitar pukul 09.00 WIB dan baru selesai pada Rabu (26/6/2013) sekitar pukul 05.30 WIB. Penggeledahan ini merupakan penggeledahan pertama terkait kasus Century. KPK menurunkan 45 lebih personel untuk menggeledah kantor BI tersebut. Tim KPK yang datang melakukan penggeledahan mencari dokumen untuk melengkapi pemeriksaan KPK dalam kasus Bank Century. Kedatangan tim KPK pun dilengkapi dengan surat perintah penyidikan (sprindik).

Dari informasi yang diterima Kompas.com, penggeledahan dilakukan di empat direktorat di BI, di antaranya Direktorat Moneter dan Direktorat Pengawasan Perbankan. Dalam kasus dugaan korupsi bail out Bank Century, KPK menetapkan Budi sebagai tersangka atas dugaan menyalahgunakan kewenangannya sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Saat menjabat sebagai Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia, Budi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pemberian FPJP untuk Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

Terkait penyidikan kasus ini, sejumlah saksi telah diperiksa, di antaranya mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan, hasil pemeriksaan Sri Mulyani yang berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat, tersebut sangat memuaskan. KPK memperoleh keterangan Sri yang belum pernah dia sampaikan pada proses penyelidikan tahun sebelumnya. Diharapkan, keterangan Sri ini dapat mengungkapkan aktor intelektual kasus Century. 

Mencari buku besar

Dalam penggeledahan ini, KPK mencari buku besar BI yang berisi catatan transaksi aliran dana terkait pemberian dana talangan ke Bank Century.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengungkapkan, pencarian buku besar atau log book berisi catatan transaksi dan aliran dana terkait pemberian dana talangan Bank Century sebenarnya sudah dilakukan KPK sejak lama. Penggeledahan kemarin, lanjut Adnan, salah satunya dalam rangka mencari buku besar BI tersebut.

"Ada buku besar BI yang sedang dicari. Informasinya itu berisi catatan-catatan aliran dana terkait pemberian dana talangan ke Bank Century. Ke mana saja aliran dana tersebut," kata Pandu di sela pertemuan Senior Official Meeting Asia Pacific Economic Cooperation (SOM APEC) Anti-Corruption and Transparency Working Group di Medan.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

    Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

    Nasional
    Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

    Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

    Nasional
    Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

    Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

    Nasional
    Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

    Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

    Nasional
    Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

    Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

    Nasional
    Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

    Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

    Nasional
    Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

    Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

    Nasional
    Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

    Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

    Nasional
    Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

    Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

    Nasional
    Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

    Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

    Nasional
    Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

    Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

    Nasional
    MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

    MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

    Nasional
    Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

    Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

    Nasional
    Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

    Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

    Nasional
    Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

    Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X