Kompas.com - 19/06/2013, 16:28 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi kinerja anggota KPU Daerah. Pasalnya, besarnya anggaran pelaksanaan pemilu kepala daerah (pemilukada) yang digelontorkan pemerintah sangat rawan untuk dikorupsi.

"Kita minta ke Bawaslu supaya mengawasi anggota KPUD yang saat ini menjadi penyelenggara negara. Jangan sampai mereka main mata dengan para caleg atau dengan kepala daerah sehingga menyalahgunakan wewenang mereka, " kata Uchok saat ditemui di Kantor Bawaslu, Rabu (19/6/2013).

Uchok mengatakan, ketika pelaksanaan pemilukada, ada anggota KPUD yang mendadak berubah menjadi orang kaya baru. Dirinya pun menyangsikan asal-muasal uang yang diperoleh oleh para anggota KPU tersebut. Uchok mengatakan, profesi mereka sebagai anggota KPU tak memungkinkannya menjadi orang kaya baru (OKB). Terlebih mereka hanya menjadi anggota KPU Daerah.

"Gaji anggota KPU Pusat saja Rp 15 juta per bulan. Apalagi mereka. Kalau di daerah paling di bawah Rp 10 juta," terangya.

Untuk diketahui, saat ini pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran Pemilu 2014 sebesar Rp 16 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp 9,1 triliun untuk persiapan pemilu tahun ini dengan rincian Rp 8,1 triliun untuk KPU dan Rp 1 triliun untuk Bawaslu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah 31 Mei 2022

    Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah 31 Mei 2022

    Nasional
    Perjalanan Kasus Helikopter AW-101 hingga KPK Tahan Tersangka Tunggal

    Perjalanan Kasus Helikopter AW-101 hingga KPK Tahan Tersangka Tunggal

    Nasional
    Kunjungi Bali, Jokowi Akan Hadiri GPDRR 2022 Hingga Bertemu Wapres Zambia

    Kunjungi Bali, Jokowi Akan Hadiri GPDRR 2022 Hingga Bertemu Wapres Zambia

    Nasional
    Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

    Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

    Nasional
    Menlu Retno: GDPRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

    Menlu Retno: GDPRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

    Nasional
    40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

    40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

    Nasional
    Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

    Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

    Nasional
    Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

    Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

    Nasional
    Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

    Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

    Nasional
    Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

    Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

    Nasional
    Luhut Sang 'Menteri Superior' dan Tugas Baru dari Jokowi

    Luhut Sang "Menteri Superior" dan Tugas Baru dari Jokowi

    Nasional
    Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

    Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

    [POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

    Nasional
    Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

    Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

    Nasional
    Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

    Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.