Anis Matta: Wajar, 3 Menteri dari PKS Ikuti Perintah Presiden

Kompas.com - 14/06/2013, 06:01 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

BANDUNG, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera memutuskan menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/6/2013) malam. Lalu, bagaimana sikap PKS soal 3 kadernya yang menjadi menteri di kabinet dan tetap menjalankan kebijakan terkait kenaikan harga BBM?

"Wajar. Itu kan urusan Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono). Yang mengangkat mereka jadi menteri juga Presiden kan? Jadi mereka harus ikut Presiden dong," ujar Presiden PKS Anis Matta, seusai pelantikan Gubernur Jawa Barat, Kamis (13/6/2013). Perbedaan sikap partai dengan tiga anggota kabinet dari partainya pun menurut Anis dinilai wajar saja dalam sistem demokrasi yang sekarang berlaku.

"Ini kan hanya kebijakan kami di partai. Toh mereka (ketiga menteri) tidak punya posisi apa-apa di partai, kecuali sebagai anggota majelis syuro. Jadi engga masalah, kami tetap istiqamah," kata Anis. Di era demokrasi seperti sekarang ini, menurut dia, adalah hal wajar jika satu kelompok terdapat perbedaan pendapat.

"Perbedaan pendapat jangan mengarah pada permusuhan dong," tegas Anis. Di era demokrasi, ulang dia, wajar kalau ada perbedaan pendapat.


Sebagai masyarakat demokrasi yang sudah dewasa, ujar Anis, tak seharusnya kita gampang dicerai-beraikan dengan persoalan semacam ini. "Ini masalah biasa-biasa saja, tidak ada masalah," tegas Anis.

Dalam kesempatan itu Anis menolak menjawab apakah PKS akan tetap berada di koalisi atau keluar, setelah jelas sikap partainya yang menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. "Jangan berandai-andai," tepis dia.

Anis pun memastikan sampai sekarang tak ada ancaman yang diterima jajaran partainya. "Ini kan hanya perbedaan biasa saja. Sudah biasa. Dulu soal (Skandal Bank) Century kan kami berbeda (juga)," tutur dia.

Karenanya Anis mengatakan, PKS tak mau berandai-andai soal kelanjutan kebersamaan mereka di PKS. "Yang penting kami ini kan dalam rangka bekerja untuk rakyat," ujar dia.

Kepastian sikap PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi diputuskan dalam pertemuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS. Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nurwahid menyatakan DPTP adalah pengambil keputusan tertinggi di partainya sehingga Dewan Pimpinan Pusat PKS mengikuti keputusan yang sudah dibuat DPTP PKS.

Soal penolakan rencana kenaikan harga BBM yang berseberangan dengan pemerintah dan koalisi partai pendukung pemerintah, menurut Anis tak perlu dibesar-besarkan. "Kami sepakat menolak. Ini kan perbedaan biasa-biasa saja, masalah biasa-biasa saja, jadi, ya, jangan terlalu dibesar-besarkan, hanya persoalan biasa," tegas dia.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tim Gabungan Ungkap Penyebab Kedatangan Harun Masiku Lambat Dideteksi

    Tim Gabungan Ungkap Penyebab Kedatangan Harun Masiku Lambat Dideteksi

    Nasional
    Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

    Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

    Nasional
    Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

    Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

    Nasional
    Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

    Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

    Nasional
    Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

    Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

    Nasional
    Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

    Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

    Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

    Nasional
    RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

    RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

    Nasional
    ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

    ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

    Nasional
    Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

    Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

    Nasional
    Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

    Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

    Nasional
    Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

    Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

    Nasional
    RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

    RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

    Nasional
    Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

    Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

    Nasional
    Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

    Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X