Anis Matta: Wajar, 3 Menteri dari PKS Ikuti Perintah Presiden

BANDUNG, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera memutuskan menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/6/2013) malam. Lalu, bagaimana sikap PKS soal 3 kadernya yang menjadi menteri di kabinet dan tetap menjalankan kebijakan terkait kenaikan harga BBM?

"Wajar. Itu kan urusan Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono). Yang mengangkat mereka jadi menteri juga Presiden kan? Jadi mereka harus ikut Presiden dong," ujar Presiden PKS Anis Matta, seusai pelantikan Gubernur Jawa Barat, Kamis (13/6/2013). Perbedaan sikap partai dengan tiga anggota kabinet dari partainya pun menurut Anis dinilai wajar saja dalam sistem demokrasi yang sekarang berlaku.

"Ini kan hanya kebijakan kami di partai. Toh mereka (ketiga menteri) tidak punya posisi apa-apa di partai, kecuali sebagai anggota majelis syuro. Jadi engga masalah, kami tetap istiqamah," kata Anis. Di era demokrasi seperti sekarang ini, menurut dia, adalah hal wajar jika satu kelompok terdapat perbedaan pendapat.

"Perbedaan pendapat jangan mengarah pada permusuhan dong," tegas Anis. Di era demokrasi, ulang dia, wajar kalau ada perbedaan pendapat.

Sebagai masyarakat demokrasi yang sudah dewasa, ujar Anis, tak seharusnya kita gampang dicerai-beraikan dengan persoalan semacam ini. "Ini masalah biasa-biasa saja, tidak ada masalah," tegas Anis.

Dalam kesempatan itu Anis menolak menjawab apakah PKS akan tetap berada di koalisi atau keluar, setelah jelas sikap partainya yang menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. "Jangan berandai-andai," tepis dia.

Anis pun memastikan sampai sekarang tak ada ancaman yang diterima jajaran partainya. "Ini kan hanya perbedaan biasa saja. Sudah biasa. Dulu soal (Skandal Bank) Century kan kami berbeda (juga)," tutur dia.

Karenanya Anis mengatakan, PKS tak mau berandai-andai soal kelanjutan kebersamaan mereka di PKS. "Yang penting kami ini kan dalam rangka bekerja untuk rakyat," ujar dia.

Kepastian sikap PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi diputuskan dalam pertemuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS. Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nurwahid menyatakan DPTP adalah pengambil keputusan tertinggi di partainya sehingga Dewan Pimpinan Pusat PKS mengikuti keputusan yang sudah dibuat DPTP PKS.

Soal penolakan rencana kenaikan harga BBM yang berseberangan dengan pemerintah dan koalisi partai pendukung pemerintah, menurut Anis tak perlu dibesar-besarkan. "Kami sepakat menolak. Ini kan perbedaan biasa-biasa saja, masalah biasa-biasa saja, jadi, ya, jangan terlalu dibesar-besarkan, hanya persoalan biasa," tegas dia.