Kompas.com - 13/06/2013, 14:55 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menggelar rapat untuk menentukan sikap partai terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Tak hanya itu, rapat DPTP juga membahas mengenai posisi PKS dalam koalisi. 

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menjelaskan, hasil rapat yang digelar di Bandung itu memutuskan bahwa PKS sepakat menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Sikap ini merupakan keputusan final karena diambil bersama DPTP yang merupakan Badan Pekerja Majelis Syuro.

"Sikap ini adalah sikap yang final karena diputuskan lembaga tertinggi di partai. Maka, DPP dan turunannya (fraksi) diamanahkan untuk mengelola keputusan ini dengan cara yang rasional. Ini bukan anti-pada kesejahteraan rakyat, kami mengoreksi kebijakan yang peduli pada rakyat," kata Hidayat, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Terkait urusan koalisi, anggota Majelis Syuro PKS ini mengatakan, partainya tak akan mengambil keputusan untuk hengkang dari koalisi. Menurutnya, berdasarkan kontrak koalisi, tak ada keharusan partai yang berbeda pendapat untuk hengkang dari koalisi.

Dalam kontrak koalisi, butir lima menyebutkan, "Bilamana terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan strategis, seperti yang tercantum dalam butir 2 tersebut di atas yang justru dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik. Apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya, kebersamaannya dalam koalisi parpol telah berakhir. Selanjutnya, Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet."

"Itu kan bisa, bukan harus (keluar). Silakan kalau Presiden mau menggunakan hak prerogatifnya," ujar Hidayat.

Rapat DPTP dihadiri semua petinggi PKS, di antaranya Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin, Presiden PKS Anis Matta, Sekretaris Jenderal Taufik Ridho, dan tiga menteri Kabinet Indonesia Bersatu II asal PKS. Dari jajaran fraksi, Hidayat didampingi Sekretaris Fraksi PKS dan beberapa politisi lainnya.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

    Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

    Nasional
    KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

    KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

    Nasional
    OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

    OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

    Nasional
    KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

    KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

    Nasional
    KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    Nasional
    Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

    Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

    Nasional
    Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

    Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

    UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

    Nasional
    Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

    Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

    Nasional
    Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

    Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

    UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

    UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

    Nasional
    Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

    Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X